< Kembali

Musrenbang tingkat Provinsi Sulbar

Mendagri Tjahjo Kumolo memukul gong pertanda dibukanya acara Musrenbang tingkat Provinsi Sulbar yang berlangsung di Hotel d'Maleo Mamuju.


MAMUJU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2017 dan sekaligus memberikan arahan pada acara tersebut yang berlangsung di Hotel d'Maleo Mamuju, Senin (11/4/2016) kemarin.

Mendagri didampingi Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, Dirjen Perumahan Rakyat Kementerian pekerjaan Umum, Kepala Bappenas, mewakili Kementerian Agraria dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, anggota DPR RI dan DPD RI perwakilan Sulbar, Ketua DPRD dan anggota DPRD Sulbar, Sekprov Sulbar, Prof Basri Hasanddin selaku Dewan Pakar, para bupati se-Sulbar, Rektor Unsulbar, perwakilan bank di Mamuju serta para SKPD termasuk Camat dan tamu undangan.

Kegiatan Musrenbang tersebut mengangkat tema. 'dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2017 akselerasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan melalui peningkatan daya saing dan kualitas hidup menuju Sulbar yang Malaqbi'.

Selain itu, dirangkaikan pula pemberian penghargaan anugrah Pangripta Nusantara dalam penyusunan rencana kerja pemda tahun tingkat kabupaten, antara lain yang memperoleh penghargaan dari terbaik I diberikan oleh kabupaten Polman, terbaik II kabupaten Majene, peringkai III dari kabupaten Mamuju Utara (Matra), serta untuk tingkat SKPD diberikan peringkat I untuk Dinas Perhubungan dan Kominfo Sulbar sebagai penyusunan dokumen perencanaan rencana kerja.


Dalam sambutan Tjahjo mengatakan, bahwa telah tiga kalinya berkunjung ke Sulbar dan telah lama bersahabat baik dengan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh. Kata dia, gubernur dan para bupati diharapkan untuk bisa mengoptimalkan peran forum koordinasi pimpinan di kecamatan dalam penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda dan ormas.

"Camat perlu diberdayakan dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik diwilayahnya dengan melibatkan lurah, kepala desa, RT dan RW yang ada diwilayahnya dengan membentuk tim terpadu penanganana konflik sosial di tingkat kecamatan dengan melibatkan, Kapolsek, Danramil, Babinsa dan para masyarakat serta wartawan," katanya.

Bukan hanya itu, kata Tjahjo, bupati pun diharapkan bisa mengetahui geografi wilayahnya tentang jumlah penduduk, SDM penduduknya, potensi daerah serta potensi apakah itu wilayahnya rawan bencana atau tidak.

"Sesuai program Presiden RI, Joko Widodo bahwa akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana Nawa Cita atau 9 agenda prioritas bapak Jokowi yakni desentralisasi, asimetris, pemerataan pembangunan antar wilayah, pembangunan desa, kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, penataan daerah otonomi baru untuk kesejahteraan rakyat dan implementasi Undang-Undang (UU) desa," urainya.


Lanjut Tjahjo, terdapat 42.633 perundang undangan yang tumpang tindih dan 3.000 preturan daerah (perda) yang bermasalah dan harus dilakukan pembatalan. kata dia, Perda yang bersamalah tersebut bertentangan dengan pearturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, substansi tumpa tindih, menghambat investasi dan birokrasi dan diskriminatif.

"Kemedndagri sejak tahun 2000 sampai dengan 2015 telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Keputusan Menteri dan Intruksi Menteri sebanyak 2.933 buah. Dari keseluruhan 2.933, sudah dicabut sebanyak 175 diubah dan sebanyak 57 akan dicabut atau diubah sebanyak 157 (data per tanggal 14 Januari sebanyak 132 dan per 10 Februari bertambah 25), karena menghambat birokrasi, investasi dan bertentangan dengan peratauran perundang-undangan yang lebih tinggi," jelasnya. (ani/nis)


 


KONTAK

Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas, Mamuju, Sulawesi Barat
(0462) 523xx
pde-dishubkominfo@sulbarprov.go.id

LOKASI