Kominfo

Kominfo

Asuransi sebesar 320 Juta melalui PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang telah resmi menjadi mitra Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan asuransi bagi 1 juta nelayan Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Mamuju Drs. H. Habsi Wahid, MM menyerahkan asuransi atas meninggalnya dua nelayan setelah melakukan aktifitas penangkapan di laut, dua nelayan tersebut bernama Burhan asal Tawaro Desa Bonda Kec. Papalang usia 50 tahun dan Amir asal Desa Karampuang Kec. Mamuju usia 51 tahun yang beberapa bulan yang lalu telah meninggal. Klaim Asuransi nelayan tersebut diserahkan Bupati kepada dua ahli waris korban yang masing – masing menerima santunan sebesar 160 Juta bertempat di Ruang Kerja Bupati Mamuju. Jumat, (17/03/2017) penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis yang disaksikan langsung Perwakilan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju H. Lukman Sanusi, SP. SE. MM, dan kedua keluarga korban (Ahli Waris). Usai menyerahkan asuransi H. Habsi Wahid mengatakan ini bentuk apresiasi Pemerintah kepada seluruh nelayan yang ada di nusantara, karena nelayan itu pekerjaan yang luar biasa perjuangannya. Olehnya itu, ini juga menjadi satu kebijakan Pemerintah dalam memproteksi masyarakat Indonesia termasuk Kab. Mamuju untuk di berikan santunan berupa Asuransi Jasindo kepada setiap nelayan dan ini juga menjadi motivasi kepada para nelayan untuk tidak perlu ragu atau takut melaksanakan kegiatan melaut karena Negara telah memberikan perlindungan. “Saya berharap untuk kedua keluarga korban agar bisa bersabar dan bentuk santunan yang diberikan bisa bermanfaat untuk keluarga nantinya. Terimakasih kepada Pemerintah Pusat sekaligus atas kerjasamanya bersama PT. Asuransi Jasindo yang ikut memberikan bantuan atau jaminan berupa asuransi kepada masyarakat kami dan hari ini telah memperlihatkan satu bukti bahwa inilah bentuk kerja sama antara Pemerintah dengan Asuransi Jasindo” Pungkasnya. Masih H. Habsi, Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan ada baiknya nelayan di Mamuju juga di buatkan kartu nelayan dan bukan hanya jaminan Jasindo saja. Tetapi ada…

Kedatangan Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari di Sulawesi Barat di jemput oleh Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin di Bandara Tampa Padang pada hari Kamis, (17/3) 2017. Kunker Sapto Amal Damandari di Sulbar merupakan kunjungan pertamanya Dan pada malamnya digelar acara ramah tamah bersama Ketua BPK RI, Sapto, bersama Tim, di Jamu di Hotel Maleo oleh, Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Kapolda Sulbar, Nandang, Bupati Mamuju, Ketua BPKP Sulbar , Tim Revolusi Mental, Kepala BNN Sulbar, Tokoh Adat, Danrem ,dan jajaran OPD Sulbar dan para undangan. Pada sambutan yang diberikan Pj Gubernur Sulbar, Carlo menyampaikan ucapan Syukur karna Siraturrahim ini dapat terlaksana dengan lancar. Sehingga Silaturahim dan kehadiran Wakil Ketua BPK bersama Tim Ke Sulbar adalah untuk melihat hasil kinerja kita selama ini di Pemprov dan dan para Pimpinan instansi Vertikal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. "Ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri karena Wakil Ketua BPK dan Tim ini akan lebih banyak menjadi konsultan dari pada sebagai eksekutor untuk menghukum. Jangan segan untuk bertanya dan berikan data atau informasikan apa yang dibutuhkan Wakil Ketua dan timnya tentang yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Silahkan berkonsultasi dan manakalah ada hal-hal yang masih kurang, mohon di ajari karena Provinsi ini masih sangat muda baru 12 tahun di bandingkan dengan Provinsi yang lain, "Ujar Carlo. Di jelaskan juga bahwa jika ada yang tidak sesuai tolong di uruskan dan kita janji pasti akan betul-betul patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Kami juga tidak mau nanti ada aparat kita yang berhadapan dengan hukum. Seiring dengan di berlakukannya dan diberlangsungkannya Revolusi Mental di Sulawesi Barat ini, merupakan moment yang tepat bagi kita untuk kita merubah mindset agar kinerja kita khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan negara itu bisa terlaksana dengan baik, tutur Carlo."Selamat datang kepada Wakil ketua BPK dan Tim di wilayah…

17 Mar 2017

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menerima Cinderamata dari Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari dalam acara Ramah Tamah yang dilaksanakan di Hotel Maleo, Mamuju, Kamis 16 Maret 2017.

17 Mar 2017

Pak Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Barat ( H. Ismail Zainuddin ) membuka acara Desiminasi Hasil Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha ( KPJU ) Dan UMKM Provinsi Sulawesi Barat Yang Diadakan Oleh Bank Indonesia di Maleo, Kamis (163) 2017. Dihadiri, Kepala Bank Indonesia, Sekda Kabupaten Mamuju, Sekda Sulawesi Utara, Sekda Sulawesi Tengah, Sekda Polman, Sekda Majene, Dari pihak TNI dan POLRI Serta seluruh stekholder yang Berkepentingan.Dalam Sambutannya Sekda Povinsi Sulbar, Ismail Zainuddin mengatakan, Sulawesi Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang masih giat berbenah dalam segala sektor khususnya pembangunan dan menumbuhkan perekonomian. Salah satu yang terus ditingkatkan antara lain pembangunan infrastruktur akses menuju Sulbar. Disamping itu aktivitas pembangunan nonfiktif lainnya terus digenjot. keberhasilan pembangunan tentunya tidak lepas dari peran Bank Indonesia, Ujar Mantan Penjabat Bupati Mateng ini.

Sekretasis Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Drs.Suhardi Mappeabang, M.Pd menghadiri sekaligus membuka kegiatan musyawarah Guru mata pelajaran PPKN di ruang aula SMK Negri 1 Rangas yang turut di hadiri oleh kepala sekolah SMK Negeri 1 rangas dan para guru PPKN se Kabupaten Mamuju pada Kamis 16 Maret 2017. Dalam sambutannya, Suardi menyampaikan bahwa dunia pendidikan berada dalam konsep yang utama dan juga memiliki berbagai permasalahan. Sehingga bila seorang guru itu tidak berfikir,bagaimana melakukan inovasi di dalam dunia pendidikan, maka tunggulah hasil pendidikan itu tidak dapat kita nilai untuk sebuah peningkatan, tuturnya."Apabila ingin dilihat hasil pendidikan yang kemarin maka lihatlah luar dampak dari pendidikan tersebut. Kalau ingin melihat pendidikan maka lihatlah pendidikan yang di lakukan hari ini, karena ada yang tiga hal disampaikan pada masa lampau, masa kemarin adalah sejarah, masa hari ini adalah milik kita dan masa esok adalah tantangan, Ujar Suardi. Selain itu, dunia pendidikan diperlukan adanya pembaharuan, melalui pemikiran yang bijak, maka akan menghasilkan SDM. Potret pendidikan yang di lakukan oleh Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Barat menimal berdasarkan pada empat kerangka berfikir. Salah satu diantaranya adalah arah kebijakan pendidikan provinsi Sulawesi Barat dengan arahnya adalah meningkatkan akses pelayanan pendidikan menengah dalam rangka meningkatkan kualitasserta latar belakang melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Seketika arah pendidikan berada pada jalurnya maka akan menghasilkan mutu yang baikp pula. Sulawesi Barat mencoba mengarahkan, memperkuat di berbagai upaya, baik itu di dorong dari pusat (kementrian) maupun di dorong dari Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Menyinggung tentang pengelolaan sampai 4 miliyar bahkan 7 miliar, bahkan bidang ada yang menangani sampai 15 miliyar kemarin, tetapi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin karena di sebabkan karena beberapa hal, yang pertama terjadinya pemilu. Pemilu atau pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, menyedot dana beratus ratus miliar, yang terapload ke KPU,…

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menerima aksi demo Perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPPNI) Sulbar yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 16 Maret 2017. Demo yang awalnya melakukan pawai start dari Jl Yos Sudarso Mamuju depan anjungan Pantai Manakarra, menuju kantor Gubernur Sulbar dan rencananya aksi berlanjut ke Gedung DPRD Sulbar. Demo yang dilakukan para perawat yang datang dari berbagai kabupaten se Sulbar, menuntut tentang peningkatan kesejahteraan, khususnya tentang upah honorer yang diterima yang dianggap tidak layak.Setelah dari DPRD Sulbar, Para Demo meluncur ke kantor Gubernur Sulbar. Tak Lama Kemudian, Carlo Brix Tewu menemui mereka dan langsung berada di tengah para demo untuk mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dijelaskan Carlo, bahwa untuk Pemerintah Pusat akan kita lakukan upaya - upaya untuk merealisasikan apa yang menjadi tuntutan rekan rekan, kewenangan pemerintah pusat untuk merevisi UU khususnya terkait kesehatan adalah tugas dari Pemerintah Pusat. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah membahas upah saudara yang berada dibawah standar,ujar Carlo ditengah keramaian. "perlu saya sampaikan bahwa PAD kita masih sangat minim kalau dibandingkan dengan antara PAD dengan DIPA Provinsi itu sangat tidak memadai, oleh karena itu tuntutan rekan - rekan yang terbentuk dalam Perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPPNI) Sulbar, telah kami dengar dan kita akan bicarakan bersama sama dengan teman teman legislatif untuk kita memenuhi itu,tegasnya.Carlo juga mengambil contoh, tenaga kontrak yang ada dari dinas kehutanan, saat kita terima dari kabupaten, mereka terima gaji hanya 300 ribu per orang. kalau dari perawat saya dengar 400 ribu masih untung 100 ribu. Tetapi saya mengetahui tentang upaya yang dilakukan untuk menyehatkan masyarakat Sulbar. Sehingga diminta waktu untuk membahas ini dengan pihak pihak terkait antara lain staf - staf serta dari dinas kesehatan Provinsi serta para legislatif."saya berjanji akan bicarakan juga dengan pemerintah daerah dalam waktu…

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan yang dianggap prioritas. Demikian dikemukakan Sekprov Ismail Zainuddin saat menggelar rapat dengan OPD di ruang kerja Sekprov, Rabu, 15 Maret 2017.Pada rapat tersebut beberapa pembahasan antara lain, rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Perkantoran menjadi salah satu kegiatan yang perlu dirubah karena dianggap tidak sesuaiKepadaBidang Cipta Karya diminta membuat surat edaran kepada OPD untuk tetap berkoordinasi apabila melakukan pembangunan di Kawasan Perkantortan sehingga tidak merusak tata kelola Kawasan Perkantoran.Hal lain yang menjadi pembahasan adalah, pembangunan Gedung Diklat yang rencananya dibangun di Gentungan juga mendapat sorotan dari Sekda karena dianggap tidak sesuai, karena setelah dilakukan surevey oleh pihak LAN tidak menyetujui, sehingga disarankan kepada Badan Diklat melakukan peninjauan serta dibuatkan Master Plan.Hadir dalam rapat Kepala Bappeda Junda Maulana, Kepala Badan Lingkungan Hidup Fatimah, Bidang Cipta Karya Mukaddam, OPD terkait serta undangan lain.

Pj Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu saat melakukan peninjauan jembatan, rencana pembuatan kolam dan taman Lingkungan Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 15 Maret 2017.

Sesuai dengan pencanangan Revolusi mental yang digerakkan Pemerintah Sulbar dan sesuai dengan perintah langsung oleh bapak Gubernur untuk menerapkan kedisiplinan ASN. Maka dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulbar akan menerapkan dan akan mendata ASN yang tidak disiplin dan tidak produktif yang nantinya akan di laporkan ke BKD, Ujar Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulbar, Bebas Manggazali diruang kerjanya usai rapat, Rabu (15/3) 2017. Terkait itu, kedisiplinan telah diterapkan bahwa jam kerja dimulai pada jam 7 dan pulang pada jam 4 sore, kecuali hari jumat, pegawai pulang pada jam Lima sore. "masalah ASN untuk mendisiplinkan, tentu harus dimulai dari diri sendiri dan revolusi mental yang perlu di sini adalah bagaimana cara mengatur, bagaimana membentuk mental ASN yang bagus, bagaimana punya kinerja yang bagus serta sistem yang baik pula. Namun harus di dukung tentang keterlibatan BKD dalam menerapkan aturan bagi ASN yang tidak disiplin, itu yang terpenting, Terang Bebas. Menurut lelaki yang pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Mamuju ini, Kalau menerapkan aturan kedisplinan memulainya dengan memantau pegawai yang dengan tingkat kehadiran atau absen dan hasil kinerja ASN. "dari hasil kehadiran dan kinerja akan dibuatkan rekapan atau laporan. Dan hasil rekapan ini jelas, karena jika ada yang tidak datang saat apel itu akan kelihatan dengan absen. Begitu juga setiap harinya ada laporan kerja, dari hasil tersebut, maka akan ketahuan jika ada pegawai yang tidak disiplin. Dari hasil tersebut akan kita akan laporkan ke BKD. Dengan adanya laporan tersebut nantinya Badan Kepegawaian Daerah Sulbar yang memberikan sangsi dan menindaklanjuti laporan tersebut. Rapat ini digelar untuk internal di dinas perumahan dan kawasan pemukiman untuk menyampaikan terlebih dahulu, melakukan pembinaan dan kita sampaikan kalau ada Bandel atau tidak mau mengikuti aturan ASN,maka kita akan buatkan laporan untuk diberikan kepada BKD dan akan diproses melalui Majelis Kode Etik nantinya, tegas Bebas manggazali. Selanjutnya agenda rapat yang…

Sekretaris Daerah Ismail Zainuddin saat memberikan pengarahan pada Pelaksanaan Upacara Bendera di Lingkup Pemprov. Sulbar,di Kantor Gubernur Sulbar,Rangas,23 Januari 2017