Kominfo

Kominfo

Sekprov Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin memimpin Rapat Tentang Pengalihan ASN Kabupaten ke Provinsi yang digelar di Ruang Rapat Sekda Sulbar, Rabu 05 April 2017. Sebanyak 2.246 guru yang selama ini berstatus guru kabupaten segera dialihkan ke Provinsi. Hal tersebut sebagai konsekuensi adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengalihkan sebagian kewenangan Kabupaten ke Provinsi, termasuk guru SMA/SMK sederajat membuat Hal tersebut sesuai dalam rapat yang dipimpin Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin bersama OPD terkait, Rabu, 5 April 2017, Rapat ini dihaadiri Kepala Donas Pendidikan Sulbar dan isntansi terkait lingkup Provinsi Sulbar Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Provinsi Sulbar Amir Biri mengatakan, sesuai data yang diterima dari kabupaten , total guru yang akan dialihkan statusnya menjadi guru di bawah naungan Pemprov Sulbar sebanyak 2246. “Data itu sudah termasuk para guru yang telah mendapatkan SK selama pengabdiannya,”kata Amir Biri Untuk itu, diharapkan semua guru dapat terakomodir, terutama terkait gaji mereka, Karena sangatlah terganggu jika gaji mereka tidak diberikan. Ia juga mengatakan, agar dalam pemberian honor para guru tidak menggunakan manual lagi, seperti memberinya secara tunai, akan tetapi melalui rekening bagi guru-guru tersebut. Diharapkan OPD terkait terutama yang hadir pada kesempatan itu dapat bekerjasama menyelesaikannya target pemindahan data tersebut sesegera mungkin, karena tanggal 11 April data tersebut harus diserahkan ke pusat.

Dinas Perikanan dan Kelautan Sulbar, Parman Parakassi ditunjuk sebagai leading sektor dalam kunjungan ke Pulau Balabalakang. Parman yang ditemui, Selasa (4/4) 2017 saat usai rapat bersama Gubernur, mengatakan bahwa kunjungan ke Balabalakang merupakan kunker Gubernur yang ingin melihat lansung kondisi masyarakat disana. Segala persiapan sementara akan dirapatkan tentang susunan kepantiannya. Pembagian tugas dan agenda apa saja baru akan dibahas bersama Sekda dan semua unsure terkait, Ujar Parman. “Tentunya dengan persiapan matang dengan melibatkan semua stakeholder terkait untuk kepentingan bersama, sehingga pada akhirnya bendera yang akan dibawa ke Balabalakang adalah bendera Sulbar dan dalam waktu dekat ini akan dibentuk tim tersendiri dalam rangka mengimplementasikan intruksi gubernur bahwa kita akan ke Balabalakang,Ucap Parman. Perlu diketahui bahwa ke Balabalakang bukan hanya sekedar datang kesana akan tetapi ada misi utama yang akan kita tunaikan. Apalagi saat ini lagi marak-maraknya didiskusikan pulau tersebut diklaim oleh daerah lain. Hal tersebut yang mendasari sehingga kita mau kroscek kelapangan agar saudara, teman yang ada di pulau tersebut jangan mudah terpengaruh. Dikemukakan Parman, bahwa saat ini kita akan buat kepanitiannya tentang tugas dan apa yang akan dikerjakan disana dan siapa yang akan mengerjakan itu yang akan dibahas nantinya. Agar supaya masyarakat disana bangga, bahwa mereka secara klutur dan social adalah bagian dari sulbar. Dalam hal ini kita akan mengajak para pimpinan OPD dan vertical yang belum pernah kesana. Diharapkan dengan adanya kunjungan ini ada ikatan emosional yang terbentuk sehingga pada akhirnya ada sentuhan untuk bagaimana mengakselerasi pembangunan kepulauan disana dan mendapat perhatian seluruh stakeholder yang ada, utamanya Pemerintah dan OPD terkait, sehingga pada akhirnya masyarakat Balabalakang tidak merasa bahwa kita jauh dari mereka . Berdasarkan intruksi Gubernur, agenda sementara akan kekantor Camat dan kita akan lihat kantor camatnya. Yang nantinya bisa saja kita memberikan sentuhan untuk membenahi kantor camat dengan rame rame mencat kantor tersebut. Namun itu hanya sebatas…

Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu melaksanakan rapat bersama Sekda Sulbar, Ismail Zainuddin , para Asisten Lingkup Pemprov Sulbar , staf ahli dan para Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Rapat ini dilaksanakan , di ruang rapat lantai II kantor Gubernur Sulbar, Selasa (4/4) 2017. Pada agenda rapat ini, ada tiga hal yang dibahas, yaitu, melakukan evaluasi SDM dimasing masing OPD, yang sudah disampaikan sejak bulan dua. Dimana diberikan kesempatan kepada masing-masing OPD untuk melakukan evaluasi terhadap ASN dan hasil laporannya diberikan melalui BKD. Nantinya dari hasil evaluasi akan diumumkan sesuai keputusan Gubernur. Sehingga dalam hal ini Sekprov masih memberikan kesempatan agar bisa melakukan evaluasi sebelum adanya hasil keputusan dari Gubernur. Dikemukakan Carlo, dalam rapat ini juga membahas tentang rasionalisasi tenaga kontrak atau honorer. Diberikan kesempatan masing-masing pimpinan OPD untuk melakukan rasionalisasi tentang tenaga kontrak yang mana yang masih produktif dan yang tidak produktif. “ kita tidak mau kalau ada yang tenaga honorer yang tidak dibayar. Karena kalau tidak ada ketegasan maka akan menjadi beban daerah Ujar Carlo. Salah satunya adalah para perawat yang melakukan demo. Karena mereka menuntut hak, untuk saja tidak anarkis. Untuk itu masih ada waktu melakukan rasionalisasi. “ Terkait ini memang berat karena ini menyangkut tentang pekerjaan mereka (honorer) akan tetapi melihat anggaran kita terbatas apalagi kita masih bergantung dari anggaran pusat. Maka dari itu kita harus melakukan rasionalisasi untuk mengefisienkan anggaran. Rasionalisasi tenaga kontrak ini harus kita sepakati bersama dan kita lakukan bersama-sama. Tenaga - tenaga yang yang rajin dan malas, itu yang akan kita pilah,tegas Carlo. Dari data yang ada di BKD bahwa jumlah Tenaga Honorer di lingkup pemprov Sulbar sebanyak 2818, itupun sudah termasuk K2 dan tenaga sukarela. Sehingga dari data ini yang akan kita rasionalisasikan berapa persen, jadi jangan kita sebut nama tetapi persen saja dan hasil rapat ini akan kita sepakati bersama,…

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin rapat bersama dengan Pimpinan OPD lSulbar untuk membhas persiapan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Pemprov Sulbar yang akan secara resmi dilaunching 7 April mendatang. Hal tersebut sesuai dengan rapat akhir tindak lanjut Gerakan Nasional Revolusi Mental Pokja I dan IV yang berlangsung di Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 3 April 2017 Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin menyampaikan bahwa format Gerakan Nasional Revolusi Mental Pokja Indonesia Bersih, kiranya menyeragamkan dalam implementasinya. “Ini akan dilaunching secara resmi 7 April dan akan diimplementasikan dan akan dilaksanakan di Anjungan Manakarra, Mamuju,”kata Ismail Zainuddin Selain itu, setiap pokja yang telah dibentuk wajib melaunching satu kegiatan program terkait revolusi mental dibidangnya masing-masing. Pada prinsipnya, lanjut Ismail kegiatan tersebut diharapkan mempunyai salah satu lokomotif kegiatan, demi terciptanya maksimalisasi dan suksesnya launching tersebut. Setiap OPD yang terbentuk melalui Pokja memilih salah satu kegiatan yang akan dilouncingkan. lokomotif kegiatan kita ditahun ini kiranya dilaksanakan, kita upayakan 7 April kita launching, salah satunya adalah memberikan layanan kesehatan, dan jika memungkinkan kita laksanakan mobil keliling lengkap buku-buku bacaan” beber Ismail Kepala Inspektorat Sulawesi Barat, Suriadi, selaku Koordinator Pokja I menjabarkan sepuluh program Indonesia melayani yaitu, program pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegakan hukum, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif e-government, penyempurnaan sistem manajemen kinerja ASN, peningkatan perilaku pelayanan public, yang cepat transparan akuntabel dan responsive, penyempurnaan per undang-undangan, penyederhanaan pelayanan birokrasi, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, peningkatan penegakan hukum dan aturan dibidang pelayanan public penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. Untuk launching Gerakan Nasional Revolusi Mental direncanakan diikuti kurang lebih 7000 orang, terdiri 3000 orang PNS, 4000 orang masyarakat dan undangan serta para pelajar di kabupaten Mamuju. Pada launching tersebut akan diberikan pelayanan kesehatan, jika memungkinkan mobil keliling lengkap dengan buku-buku bacaan turut menyemarakkan…

Rapat Persiapan Ke Balabalakang Pj Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu bersama Lantamal dan Kadis Perikanan dan Kelautan, Parman Parakassi, rapat membahas persiapan ke Pulau Balabalakang yang akan dilaksakan dalam waktu dekat ini. Rapat ini digelar diruang kerja Gubernur Sulbar, Selasa (4/4) 2017. Salah satu yang dibahas adalah persiapan kapal yang akan digunakan dan dalam hal ini pihak Lantamal telah siap akan membantu dengan menyediakan kapal yang akan dipakai ke Balabalakang dan begitu juga Polairut juga telah siap untuk menyediakan kapal dan bantuan dari pihak pihak ini merupakan hal yang sangat memberikan hal positif guna kunjungan kita nantinya. "Carlo menyampaikan pula bahwa persiapan ke balabalakang ini merupakan sabagai ajang silaturahmi dengan unsur masyarakat yang ada di pulau tersebut. Ini juga merupakan hal yang akan mendekatkan kita dengan warga disana. Bukan hanya itu, saya telah berkoorinasi dengan pihak Telkomsel Makasasr, rencananya akan ada tower yang akan dipasang dibalabalakang , yang nantinya diharapkan ada jaringan komunikasi yang dapat digunakan masyarakat disana. “ semoga kunjungan kerja disana yang sekaligus sebagai ajang untuk mendeklarasikan bahwa Sulbar memiliki potensi kekayaan alam yang sangat disayangkan kalau kita tidak memberikan perhatian kepada mereka yang ada di Pulau Balabalakang,Ujar Carlo.

Sekprov Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin memberikan masukan dan arahan sekaligus membuka acara untuk Peserta Sosialisasi Desiminasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Maddareski Salatin dan Direktur Jaminan Sosial-Kemnaker, Wahyu Widodo yang di adakan Hotel D’Maleo, Senin 3 April 2017. –Dinas Tenaga Kerja Sulbar menggelar louncing Sosialisasi yang diiresmikan oleh Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin , louncing tersebut adalah kegiatan Sosialisasi Diseminasi Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi pekerja sektor informasi yang diadakan yang berlangsung di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 3 April 2017. Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar bekerjasama dengan salah satu jaminan sosial. Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin pada kesempatan tersebut mengharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja agar lebih gencar dalam memberi ruang kepada tenaga kerja di Sulawesi Barat Ismail mengharapkan agar Disnakertrans Pemprov Sulbar membuat gebrakan-gebrakan yang semakin gencar lagi. Agar bagaimana caranya, masyarakat Sulbar dapat diberi proyeksi terhadap tenaga kerja yang ada di Sulbar dan juga bahwa saat ini kita harus sadar, masyarakat yang bekerja di sektor-sektor informal pendapatannya belum memadai, atau dapat dikatakan masih rendah. Sehingga dari berbagai pihak Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi dapat memahami kondisi tersebut untuk mengupayakan atau menciptakan, dan meningkatkan sektor pendidikan dan ekonomi. Disampaikan, ada suatu kalimat yang menggelitik dalam pikirannya bahwa apakah menciptakan suatu lapangan kerja itu sulit atau gampang? Sebenarnya tergantung niat seseorang, apalagi seorang wirausaha yang memiliki modal, tetapi hanya bersemangat diawal saja itu yang menjadi titik permasalahan. Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Maddareski Salatin mengatakan, kegiatan tersebut menggandeng jaminan sosial yang ada di Mamuju guna melakukan Sosialisasi Pembekalan bagi tenaga kerja yang ada di Sulbar untuk mengurangi angka kemiskinan yang selama ini memprihatinkan. “ini sebagai salah satu langkah menjadikan masyarakat Sulbar berkreasi dan berinovasi dalam dunia bisnis. dan masyarakat Sulbar tidak mendapat hambatan lagi ketika ingin membuat suatu usaha kecil-kecilan,”kata Maddareski.. Dalam louncing ini hadiri pula Direktur Jaminan Sosial…

Pj Gubernur Sulbar Carlo Birx Tewu memantau langsung Ujian Nasional yang dilaksanakan SMKN Rangas pada tanggal (5/4) 2017. Dalam memantau ujian turut serta, Sekda Sulbar Ismail Zainuddin, Kadis Pendidikan Sulbar Andi Achmad Sukri tamalele dan Kepala Sekolah SMKN Rangas yang mendampingi Carlo dalam memantau para siswa yang melaksanakan Ujian Nasional. Dharapkan bahwa ujian nasional yang dimulai dari SMKN ini dapat berjalan lancar dan untuk tingkat SMA yang akan digelar minggu depan dapat terlaksana dengan baik dan lancar pula, Ujar Carlo.

Pra Musrembang Provinsi Sulbar Tahun 2017, bidang Pemerintahan dilaksanakan di Kabupaten Matra pada tanggal 27 Maret 2017. Kegiatan ini dihadiri Asisten I kabupaten Matra. Pra Musrembang ini dalam rangka Penyusunan RKPD tahun 2018. Mengangkat tema Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Masyarakat. Pada musrembang ini, dihadiri kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Muzakkir Kulasse dan kabid E Goverment Muhiddin.

.Rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Sulbar bersama Kepala Dinas Se Kabupaten Sulbar, dihadiri langsung Kadis Sosial Sulbar kaharuddin, Sekretaris Dinsos Arif dan para kabid lingkup Dinsos Sosial Sulbar. Kegiatan tersebut dilaksanakan, Kamis (20/3) 2017 di ruang rapat kantor Dinas Sosial Sulbar.Kadis Sosial Sulbar, Kaharuddin mengemukakan, Adapun rapat koordinasi ini adalah membahas tentang data baik itu di Provinsi dan yang ada dikabupaten agar bisa bersama-sama membenahi untuk melaksanakan tugas kita ke depan. Data tersebut terkait berapa yang sudah tertangani dan yang belum. Hal ini juga atas perintah pak Gubernur pada waktu minggu lalu, yang menyampaikan tentang data fakir miskin yang diterimanya dari BPS dan ternyata itu ada perbedaa. Sehingga hal tersebut kami dipanggil untuk meluruskannya. "memang harusnya ada data yang akurat yang kita pedomani untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat msikin. Inilah yang akan kita bahas dalam rapat koordinasi, mencocokkan data dari kabupaten dan bukan itu saja peretemuan ini juga sebagai ajang silaturahmi antara jajaran dinsos Provinsi dan jajaran kepala dinas yang ada di Kabupaten, Ujar Kahar. Untuk itu, Karena ini perintah Gubernur agar melakukan pertemuan atau berkoordinasi dengan pihak dinas sosial yang ada di kabupaten, agar bisa menvalidkan data antara Kabupaten dan di Provinsi. Karena yang menjadi kendala di dinas sosial Provinsi adalah terkait tentang kurangnya data yang valid yang bisa dijadikan acuan. Pertemuan ini, saya menghadirkan para kabid karna merekalah yang mengetahui secara teknis, agar bisa saling menanyakan untuk bisa mengetahui hal hal yang ada dilapangan. Tujuannya adalah mengumpulkan data yang akurat dari kabupaten untuk dijadikan acuan dalam pemberikan bantuan kepada masyarakat miskin, baik bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung. Karena permintaan pak Gubernur minta data yang valid agar bisa mengetahui siapa saja telah menerima bantuan dan ada berapa yang belum menerima bantuan serta data masyarakat miskin itu yang paling penting, sehingga data yang diberikan jelas dan itupun…

Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar melaksanakan, rapat bimtek perpajakan,pembayaran pajak melalu E- Billing Lingkup Pemerintah Sulbar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lantai 3 kantor Gubernur Sulbar, pada tanggal (29/3) 2017. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka Kaban Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Sulbar dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pembendaharaan, Amir Biri ,Kepala KPPA Pratama Hadi Nengrat Nusantoro , narasumber dan peserta dari Kasubag dn kasubid Keuangan, Operator serta Bendahara Lingkup OPD Sulbar Pada sambutan yang dibacakan Amir Biri mengatakan, bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia dan berperan dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak. Kontribusi bendahara terhadap penerimaan sangatlah besar,kontribusi tersebut melalui mekanisme pemotongan, pemungutan yang terdiri atas pemotongan pajak belanja pegawai, belanja barang jasa serta belanja modal. Wajib pajak bendahara memiliki tiga kewajiban perpajakan atas setiap transaksi yang dananya bersumber dari APBD yaitu melakukan pemotongan, pemungtan pajak, melakukan penyetoran pajak ke Bank persepsi atau kantor pos dan melakukan pelaporan pelayanan pajak sesuai batas waktu yang ditentukan. . Selain itu Amir Biri menjelaskan tentang pemotongan PPH merupakan cara pelunasan PPH melalui pihak yang bertindak sebagai pemotongan, pemungut PPH, objek pemotongan pemungutan PPH terdiri atas berbagai macam jenis penghasilan dari sewa jasa, kontruksi, pengalihan tanah dan bangunan,deviden dan bunga. “Sebahagian bendahara masih eggan untuk melakukan pemotongan,pemungutan,penyetoran dan pelaporan pajaknya. Ha ini mungkin karena ketidaktahuan,Ujar Amir. Bukan itu saja ada beberapa kendala mengnai cakupan objek PPH, besaran tariff maupun tata cara pemotongan. Bendahara selaku petugas kadang kesulitan untuk menetapkan obyek pajak yang harus di potong, Ujar Amir. Maka dari itu, sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pemotongan,pemungutan dan pemungut ,penyetoran sampai dengan pelaporan PPH, pemotong PPh perlu diberikan edukasi agar dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan baik yakni tepat obyek,tepat jumlah dan tepat waktu. “Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang kebijakan dan regulasi…