Kominfo

Kominfo

Perkembangan pembangunan di Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan yang pesat. Terbukti, sejumlah investor mulai tertarik untuk berinvestsi di Sulbar. Salah satunya adalah PT. Tirta Energi Utama merencanakan pembangunan PLTA di Sulbar. Hal tersebut mengemuka pada pertemuan yang dipimpin langsung oleh Carlo B Tewu di ruang oval, Kamis, 27 April 2017, yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD dan pihak PT. Tirta Energi Utama, PT. Kalla Group dan PT. Bara Indoco dalam rangka pengusulan permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan perencanaan pembangunan PLTA. “Kita bekerja sama agar investor yang masuk ke Sulawesi Barat dapat kita fasilitasi dan dilayani dengan baik, sebagaimana komitmen kita bersama, untuk bagaimana cara kita berbuat agar banyak investor masuk ke Sulbar. Permohonan dari PT Tirta Energi Utama, kita akan telaah bersama- sama, dan itu harus kita percepat, saya percaya bahwa kita bisa bekerja maksimal, “ tegas Carlo. Kadis ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Amri Ekasakti mengemukakan bahwa, untuk lebih jelasnya perlu kita tahu titk koordinat dari rencana pekerjaan tersebut, jangan sampai ada lagi tumpang tindih dengan perusahaan yang lain. “Yang direncanakan adalah sungai uron yang memang merupakan batas alam dengan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat, jadi memang kita perlu rekomendasi dari dua kabupaten yang masing –masing dari Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, baru ke Provinsi dan harus ada dasar studi kelayakan atau tinjauan umum saja, yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri,”kata Amri Ekasakti. Selain dihadiri Penjabat Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, juga dihadiri oleh PT Mamuju Tumbuan Energi Alimuddin, perwakilan PT. Kalla Group Irma, tim proyek, Kadis ESDM Provinsi Sulbar,Amri Eka Sakti Kadis Kehutanan Provinsi Sulbar,Fakhruddin, Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulbar, Amir Maricar, Kadis Perhubungan Provinsi Sulbar,Khaeruddin Anas, Kadis Tenaga Kerja Provinsi Sulbar, Madareski Salatin Kadis PU Provinsi Sulbar, Nasaruddin, Kepala Balan Lingkungan Hidup, dr.…

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan SDK-Kalma. KPU Menetapkan pasangan Gubernur Sulbar terpilih Alibaal Masdar-Enny Anggraeny Anwar periode 2017-2022. Penetapan dilaksanakan di Maleo Hotel, Kamis (27/4/2017). Dalam penetapan rapat pleno penetapan ABM- Enny turut dhadiri Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang , Mantan Gubernur Sulbar dua periode, H Anwar Adnan Saleh, Asisten I Nur Alam Tahir dan tokoh pembentukan Sulbar Syahrir Hamdani dan para ketua partai pengusung serta para tim paslon nomor 3. Ketua KPU Sulbar Usman Suhuria berharap Gubernur dan Wagub terpilih menjalin tali persaudaraan dengan seluruh lapisan masyarakat Sulbar.“Dua hal yang menjadi catatan penting dalam momentum pilkada kali ini, pertama pemerintah Sulbar mendapat penghargaan peniliaan pemberian fasilitas terbaik dalam penyelenggara Pilgub se Indonesia, kedua bawaslu mendapat penghargaan pengeawasan terbaik dalam penyelenggara Pilgub pada tahun ini, terang Usman. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulbar terpilih Alibaal Masdar dan Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tim dan para partai pengusung yang telah bekerja keras dalam memenangkan pilkada ini. Kepada Kapolda dan Bawaslu serta KPU juga kami menyampaikan terimkasih karena telah menjalankan pilkada ini dengan aman dan tertib sehingga dapat berjalan dengan lancar. “ semoga dengan terpilihnya kami sebagai gubernur dan wakil gubernur sulbar, dapat memberikan yang terbaik untuk daerah ini dan melanjutkan kembali apa yang telah dibangun oleh mantan gubernur., Ujar Alibaal.

Sebagai bentuk perhatian pemprov Sulbar terhadap wilayah Balabalakang yang diklaim oleh Pemkab Paser Kalimantan Timur, Pemprov Sulbar melakukan kunjungan ke Bala balakang. Rombongan langsung dipimpin langsung oleh Pejabat Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu didampingi Kapolda Sulbar Bridgen Pol Nandang , Bupati Mamuju Hapsi Wahid, Danrem 142 tatag Kol Inf Taufif Shobri,Kadis Perikanan dan Kelautan Sulbar, Parman Parakassi dan rombongan bertolak dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan ) Mamuju menggunakan Kapal Repubik Indonesia (RI) Tongkol dan Kapal Polairut Maladewa bertolak di Pelabuhan Fery, pada Rabu 19 April 2017. Kunjungan ini sebagai bentuk tindak lanjut Pemprov Sulbar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Balabalakang sekaligus menegaskan bahwa pulau tersebut milik Sulbar,” kata Carlo. Kunjungan Pertama di Pulau Ambo Desa Balabalakang, dan para pejabat disambut dengan baik oleh masyarakat. Gubernur bersama rombongan bermalam di pulau Ambo dan melanjutkan esoknya ke pulau Salisingan pada tanggal 20 April 2017. Sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi dan kabupaten dengan masyarakat di pulau Balabakang, Gubernur dan Bupati Mamuju dan Kapolda Sulbar, duduk bersama melakukan dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan langsung permasalahan yang ada sekaligus menjelaskan tentang permasalahan perebutan wilayah dengan Kaltim. Dijelaskan Carlo kepada masyarakat di dua pulau tersebut, Balabalakang adalah bagian dari Wilayah Sulbar. Adapun dengan adanya perda yang dibuat Pemda Paser saat ini pihak Pemrov Sulbar dan Bupati serta Kapolda Sulbar, sudah serius menanganinya. “saat ini permasalahan Balabalakang sudah ditangani oleh Mendagri dan Menkopulham untuk mereviuw perda yang dibuat oleh Kalimantai Timur. Sebagai bentuk bukti bahwa Balabalakang adalah bagian dari Sulbar dengan berdasarkan lampiran peta dari zaman Belanda dan UU Nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulbar hasil verifikasi tahun 2008 dan Permendagri nomor 56 tahun 2015. Kepulauan Balabalakang merupakan wilayah administrasi Kecamatan Kepulauan Balabalakang,kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar. Inilah bukti yang menguatkan kita bahwa pulau ini adalah milik Sulbar, Ungkap Carlo. Ia berharap, tidak terjadi hal yang…

Sekretaris Daerah Sulbar, Ismail Zainuddin bersama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Andi Sukri Tamalele turun memantau pelaksanaan ujian di SMA I Mamuju, Selasa (11/4) 2017. Setelah berkoordinasi dengan pihak Kepala Sekolah SMA I tentang pelaksaan ujian, Ismail bersama rombongan juga berkeliling melihat beberapa ruangan yang rusak yang nantinya bisa diberikan perhatian dalam perbaikan ruangan kelas. Dalam penyampaikan Kadis pendidikan dan kebudayaan Sulbar, Andi Sukri mengemukakan bahwa saat ini di enam kabupaten se Sulbar tengah mengikuti pelaksanaan ujian dimulai sejak senin, 10/4 kemarin yang akan berlangsung selama empat hari. Pelaksaaan ujian tingkat SMA,MA yang mengikuti UNBK dan UNKP SMA/MA di enam Kabupaten se Sulbar pada data yang ada Andi Sukri menyampaikan UNKP untuk kabupaten Mamuju jumlah pelaksanaan UNKP 2165 sedangkan untuk UNBK 331 dengan jumlah keseluruhan 2498 peserta. Untuk Kabupaten Majene UNKP jumlahnya sebesar 1002 dan UNBK 494 peserta dengan jumlah keseluruhan 1496 peserta. Kabupaten Polman UNKPnya 1521 peserta ,UNBK 2027 dengan jumlah keseluruhan 3548 peserta. Sedangkan Kabupaten Mamasa UNKP 779 peserta, UNBK 300 sedangkan jumlah keseluruhan 1079 peserta. Kabupaten Mamuju Utara UNKP 931, UNBKnya 328 dengan jumlah keseluruhan sebesar 1259 peserta. Kabupaten Mateng UNKP 1052 peserta. Jadi total keselurahan se Sulbar sebanyak 10930 peserta. Harapan kita semua bisa berjalan dengan baik, Imbuh Sukri. “target kami di diknas, Insya allah kedepan bisa semua diatasi dengan menggunakan system computer, karena memang diakui kondisi saat ini masih sangat kurang. Sedangkan kondisi saat ini pelaksanaan ujian masih aman sesuai dengan harapan kita semua, semua berjalan dengan baik dan anak anak dapat melaksanakan ujian dengan baik dan mereka dapat lulus. Target, kita upayakan tahun mendatang insya allah tidak ada masalah lagi, Ujar Sukri. Ia menambahkan bahwa ada dua sistem ujian, ada yang menggunakan pensil dan computer. Namun pada pada prinsipnya kan sasarannnya lulus. Persoalan saat ini di diknas sangat terbatas untuk pengadaan-pengadaan computer dan kita…

Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI, Slamet Sudarsono menyampaikan lima hal terkait musrenbang Provinsi Sulawesi Barat tersebut, yaitu mengenai perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program, kerangka ekonomi makro dan skenario pembangunan tahun 2018, prioritas Pembangunan Nasional tahun 2018, kebijakan penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Slamet Sudarsono menyampaikan saat sambutannya di acara musrembang , dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan yaitu Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mamuju – Kaluku – Belang Belang – Pasang Kayu – Batas Sulawesi Tengah, Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Kaluku – Salubatu – Mambi – Tabone – Polewali merupakan proyek-proyek untuk mendukung konektivitas. Penyediaan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga di Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar untuk mendukung penyediaan perumahan layak di kawasan transmigrasi. Pembangunan Pasar Kecamatan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah tertinggal. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. “ Saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Sulawesi Barat perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. “ imbuhnya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setya Budi mengungkapkan, pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta permasalahan di masing-masing daerah. Teguh juga mengemukakan, demi tercapainya sasaran pembangunan yang direncanakan. maka dibentuk rumusan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018, agar diselaraskan dengan sembilan agenda Nawa Cita Jokowi-JK berdasarkan tiga dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019. Tiga dimensi tersebut adalah pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pertumbuhan dan…

Pj Gubernur Sulbar Membuka Musrembang 2017 Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu membuka acara resmi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Provinsi Sulbar. Acara ini berlangsung di auditorium kantor Gubernur Sulbar Senin 10 April 2017. Pada Musrembang 2017 ini mengangkat tema “Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Wilayah. Secara umum kegiatan ini akan membahas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018. Dihadiri Menteri Dalam Negeri yang mewakili dari Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Politik Hukum dan Hankam Bappenas beserta rombongan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI atau yang mewakili, para anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sulbar, Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sulbar, Forkopimda Sulbar, Sekretaris Daerah Sulbar, para Bupati Se Provonsi Sulbar, Para Pimpinan Instansi Vertikal Se Sulbar, Para Staf Ahli dan Tim Pakar Gubernur para Asisten dan Kepala OPD Lingkup Pemerintah Sulbar, Para Kepala Bappeda Kabupaten Se Sulbar, para akademisi,pimpinan dunia usaha,oraganisasi kemasyarakatan,organisasi social,politik, serta organisasi kepemudaan dan para wartawan awak Media dan para undangan lainnya. Pada Kesempatan ini Carlo mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya pada Senin (10/4) ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti acara musrembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah 2018. “Saya atas nama Pemerintah Sulbar mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada pejabat yang datang dari pusat Kementerian Kabinet RI di Bumi Malaqbi Sulbar pada acara yang memiliki makna yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan kedepan baik dalam perpektif pembangunan di daerah maupun dalam perpektif pembangunan di tingkat Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa musrembang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang secara rutin kita laksanakan yang berdasarkan amanah dan UU no 25 tahun 2004 dan UU no 23 tahun 2014. Dijelaskan Carlo, kegiatan musrembang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana kerja…

Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Launcing Gerakan Nasional Revolusi Mental Sekaligus jalan santai sambil memungut sampah. Usai jalan santai disambung dengan senam bersama di Anjungan pantai Manakarra, Jumat pagi (7/4) 2017. Dalam meomentum tersebut Carlo memaparkan lima pokja yang dibentuk yang bakal akan berkolaborasi merealisasikan revolusi mental. Lima pokja tersebut dipimpin langsung oleh Sekprov Sulbar dan lima pokja tersebut, yaitu Indonesia melayani yang dikomandoi oleh Inspektorat,Indonesia bersih dikomandoi oleh Korem 142/Tatag,pokja Indonesia tertib dikomandoi Kepala kantor perwakilan BI Sulbar dan Indonesia bersatu dikomandoi oleh Kanwil Depag Sulbar.Dalam acara louncing GNRM tampak hadiri, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang, Bupati Mamuju Hapsi Wahid Kepala Bin Sulbar,Perwakilan Danrem,Wakil Bupati Majene,Sekda Polman dan seluruh Kepala OPD jajaran pemprov Sulbar. Pada sambutan Carlo menyampaikan bahwa gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang bertujuan untuk menggembleng manusia-manusia agar bisa menjadi lebih baik. Yang menjadi nawacita para pendahulu pahlawan RI yang berjuang dari para penjajah sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan saat ini."GNRM yang dibagi dalam lima pkja ini salah satu terobosan baru pemerintah Sulbar yang baru saja kita resmikan, dimana baru kita yang melakukannya dan tidak dilakukan oleh daerah lain,"kata carlo. "Sulbar berani dimana masyarakatnya mulai menyadari bahwa keberadaan pemeritah Provinsi sangatlah bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri dan saya sangat yakin dengan dukungan seluruh elemen dalam menerapkan GNRM ini akan membawa Sulbar lebih maju lagi kedepannya,"ucap Carlo.Ia menambahkan bahwa sektor pembangunan infrastruktur jalan maupun ekonomi akan berjalan dengan baik jika saling berpangku tangan dalam bekerja sama satu sama lain. "GNRM ini adalah intruksi Presiden kepada seluruh pemerintah termasuk Gubernur dan seluruh Walikota maupun Bupati.Yang kita inginkan ada dalam kehidupannya sehari-hari dan yang menjadi prioritas kita adalah gerakan Indonesia bersih, tapi bukan berarti yang lain tidak penting tetapi kelima-limanya ini satu kesatuan yang harus kita dorong agar bisa terealisasi dalam kehidupan…

Sesuai dengan keputusan Gubernur Sulbar nomor 188.4/139/Sulbar/II/2017. Pj Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu mengukuhkan dan melantik Hasrat Lukman S Pd sebagai Ketua LPJK Sulbar dan Wakil Ketua I Firdaus ST,MT, Nurmiati Z.ST MT,Herman Kulawu S.Sos, Abd Waris Se, H Faisal Husain Se, Asmar Se Msi, Nur Advia S.ST,MT. Pengukuhan kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Daerah Sulbar (LPJK) digelar di Hotel Maleo pada 7 Februari 2017. Pj Gubernur, Carlo pada sambutan, mengucapkan selamat kepada kepada pengurus LPKJ Sulawesi barat 2017.."setelah saya kukuhkan ini diharapkan kepada ketua agar semua syarat-syarat yang disertifikasi itu harus di laksanakan pengurus dan pemerintah daerah akan menfasilitasinya. Saya inginkan agar lembaga Jasa Kontruksi ini betul-betul menjadi lembaga yang profesional,efektif dan efesien, Ujar Carlo. Kalau selama ini lembaga ini atau sejenisnya belum di bereskan, mulai dari sekarang tahun 2017. Kedepan harus berkiprah dalam pembangunan Sulbar sehingga jasa kontruksi kita dapat bersaing dan berkualitas dengan rekan rekan di daerah luar dan yang selama ini banyak melibatkan dari Makassar bukan dari Sulbar bahkan para jasa kontruksi kita belum dikasi peran, mulai dari sekarang lembaga ini harus berbenah dan bekerja keras agar kita bersaing dengan rekan-rekan di Jasa Kontruksi dari luar. Jadi pemerintah ini sifatnya Fasilitator apa yang anda perlukan pasti akan di dampingi, terang Carlo. "oleh karena itu jangan hanya di kukuhkan kemudian hanya di lepas, akan tetapi supaya kita punya kedekatan dengan Pemprov untuk menetapkan pekerjaan-pekerjaan ini. Dibalik dari semua para pengurus harus menjadi orang yang profesional agar jasa Konstruksi di Sulawesi barat ini bisa memiliki kualitas dalam bekerja nantinya. Pemerintah juga diharapkan ada keberpihakan kepada penyedia jasa kontruksi dari daerah kita. Kita ketahui bahwa PAD kita itu masih sangat kecil. tidak sampai 300 Milyar. Jadi kita masih sangat tergantung dari anggaran dari pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah juga sedang giat-giatnya untuk bagaimana pekerjaan dapat selesai baik agar…

Pj Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu berdiskusi dengan Kadis Kominfo Persandian dan Staistik Sulbar Muzakkir Kulasse serta Tim Percepatan Implementasi E-Goverment (Taufan dan Tim). Diskusi berlangsung diruang kerja Gubernur pada hari Kamis, (6/4) 2017. Dalam diskusinya, Carlo menginginkan adanya percepatan pengembangan E-Government dalam tata kelola Pemerintahan yang baik khususnya di Sulawesi Barat. Khusus Tim percepatan implementasi E-Goverment, Taufan melaporkan kepada Gubernur kondisi aktual infrastruktur jaringan. Carlo menginginkan adanya suatu layanan E-Government yang baik dan kuat, yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat khususnya lingkup Pemprov Sulbar."tentu ini sangat memberikan manfaat dan lebih memberikan penghematan, dengan anggaran yang tidak begitu banyak, kita sudah bisa memanfaatkan untuk berbagai macam layanan untuk seluruh OPD, Ujar Carlo.Diharapkan pula tim ini dapat bekerja dengan baik sesuai dengan waktu yang diberikan untuk meningkatkan kondisi infrastuktur jaringan yang ada.

Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Muzakkir kulasse membuka kegiatan Badan Litbang SDM Kemenkominfo RI tentang Sertifikasi Nasional berbasis SKKNI Bidang Informatika untuk angkatan kerja muda. Kegiatan ini digelar selama tiga hari dimulai dari tanggal 6 sampai 8 April 2017, di Hotel Maleo, Mamuju. Drs Muzakkir Kulasse MM pada sambutannya mengatakan mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan kementrian ini sangat spaketakuler dan kami dari Dinas Kominfo Persandian dan Statitik sangat mengapresiasi. Apalagi kegiatan ini baru pertama di laksanakan di Provinsi Sulbar. "dengan adanya pelatihan uji kompetensi ini untuk angkatan kerja muda yang lulusan SMA, DII dan DII itu sangat memberikan manfaat yang bisa dikembangkan khususnya bidang TIK. Sertifikasi Linsensi Nasional ini diharapkan bisa membawa peserta atau membawa tenaga-tenaga kita yang mempunyai umur 15 s/d 20 tahun yang mempunyai lisensi serta mampu mengembangkan dirinya dan dipelatihan uji kompetensi berbasis SKKN begitu telah memperoleh ilmunya maka otomatis akan di perhitungkan, Ujar mantan Kadis Pendidikan dan kebudayaan Sulbar. Kemarin ada anak kita yang dari Sulawesi barat ikut berkompetisi kaitannya dengan media Android dan mendapat peringkat 2 Malaysia, dia di panggil ke Malaysia untuk di berikan pelatihan seperti sekarang ini. "apa yang di sampaikan oleh Kepala BalitBang tadi bahwa MEA ini yang berkompetisi sudah terjawab bahwa di Indonesia juga tidak kalah dengan tenaga-tenaga kerja yang ada di negara lain.Dengan bersertisifikasi Nasional yang di laksanakan oleh Kementerian komunikasi Pusat, bisa mengapresiasi lagi bahwa terjadi lagi 1 kesempatan kerja yang siap di luncurkan ke semua lini. Dalam Kegiatan ini turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika DR Ir Hedi, M Idris Msc, Direktur LPS TIK Indonesia Ir Edwin Surjosaptanto MBA, Kasubdin Sertifikasi Pusbang Litprov SDM Informatika Sudjarwo Spd MM dan para peserta dari enam kabupaten Sulbar