Kominfo

Kominfo

Staf Ahli Gubernur Darno Majid saat memberikan cinderamata kepada Ketua Rombongan Komisi II DPR RI H. Zainuddin Amali dalam acara Rapat Pengkajian Persiapan Pemilukada di Lantai II Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Barat,Senin, 30 Januari 2017

Kepala Bidang Sarana, Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar yang dikendalikan sebagai Kepala bidang, Sudarso Din menjelaskan tentang tupoksi yang ada di sarana komunikasi dan desimninasi. Menurut Sudarso Din bahwa dibidangnya sebagaimana dimaksud memiliki fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,pelayanan informasi publik,penyedian konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di informasi, ungkapnya di ruang kerjanya, (31/1) 2017. Dijelaskan lagi bahwa penjabaran tupoksinya adalah melaksanakan penyusunan program kerja bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi. Menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,pelayanan informasi publik,penyedian media komunikasi publik di provinsi. bukan hanya itu, ada beberapa penyiapan bahan penyusunan norma, standar,prosedur dan kreteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah. " Pengelolaan informasi adalah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta memberikan pelayanan informasi publik, penyedian konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di provinsi. Setelah itu melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas,terang Sudaro Din.

Dinas Kominfo persandian dan statistik Sulbar mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan Bappeda Sulbar. Rapat koordinasi ini dihadiri sekretaris Kominfo persandian dan statistik sulbar, Yasin, kabid bidang sarana dinas kominfo,persandian dan statistik Sudarso Din dan Kabid IT Dinas Kominfo,persandian dan Statitik sulbar Arsyad dan dari Bappeda Sulbar dan dari dinas terkait seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sulbar,biro hukum dan ortala. Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan di ruang rapat Beppeda Sulbar pada tanggal (31/1) 2017. Tujuan kegiatan koordinasi ini disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo persandian dan statistik Sulbar,Yasin mengatakan bahwa rapat ini membahas tentang tahapan pelaksanaan musrembang Nasioal tahun 2017 melalui bidang pemerintahan dan ekonomi sosial budaya yang dibiayai melalui APBD tahun 2018. hal ini sesuai lampiran surat undangan yang diberikan Bappeda kepada kami, ujar Yasin.

Bidang E-Goverment Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar memiliki program yang akan menyentuh tentang penyebarluasan informasi secara keseluruhan di setiap lingkup SKPD Pemrov Sulbar, mengingat program ini sangat penting bagi skpd terkait yang ada di lingkup pemerintah Sulawesi Barat. Hal ini disampaikan Kabid E - Goverment, Muhiddin di ruang kerjanya pada tanggal (27/1) 2017 Dijelaskan Muhiddin tentang program yang akan dilakukannya salah satunya adalah mengatur lalu lintas pemberitaan sehingga tidak sembraut, tertata dalam pengaturan bahasa. Karna kadang dari segi bahasa para narasumber bisa saja mengkomplain kepada kami, terangnya. "Jadi pemberitaan setiap SKPD yang bersifat kegiatan akan dilaporkan ke Dinas Kominfo,Persandian dan Statistik untuk di audit, disaring lebih dahulu untuk dimasukkan ke web site pemprov. Hanya saja saat ini kendala kami dikantor adalah dimasalah jaringan yang saat ini belum ada. Sehingga jika jaringan ini belum ada maka semua belum bisa berjalan dengan optimal dan masalah kedua adalah tentang minimnya anggaran yang tersedia, maka kegiatan untuk mensosialsisasikan program ini tidak dapat terkafer sampai ke kabupaten. , mudah mudahan bisa mendapatkan perhatian dalam hal ini pihak pemprov, terangnya.

Salah satu biro yang kini menjadi Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulbar dibawah kepemimpinan Darmawati Ansar. Sebagai Dinas baru, Darma menuturkan bahwa saat ini terkait data yang ada di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Sulbar sementara dikumpulkan dan disempurnakan disetiap kabupaten dan awal bulan data tersebut sudah bisa dipublikasikan ujarnya diruang kerjanya pada hari Rabu (25/1) 2016. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 4 bidang, satu UPTD P2TP2A dan sekretaris dimana antara lain bidang Kesetaraan Jender,perlindungan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, UPTD P2TP2A, bidang KB dan Kependudukan dan satu Sekretaris, tutur Darma. Dijelaskan salah satu bidang yakni UPTD P2TP2A merupakan wadah pengaduan bagi korban yang terkena kekerasaan, dimana wadah ini memiliki sistem rujukan kesehatan, pendampingan dan visum, jadi ada tiga penanganan yang dilakukan P2TP2A. "walaupun ada kendala di SDM, karna orang yang ditempatkan belum memiliki pengalaman sehingga seperti satgas yang dikirim kembali perlu menyesuaikan,ujarnya. ditambahkan bahwa jumlah keseluruhan pelaporan kekerasan perempuan dan anak se Provinsi Sulbar sebanyak 141 laporan. Hal ini menurutnya terjadi peningkatan, mengingat banyaknya masyarakat yang dulunya enggan untuk melaporkan kejadian disebabkan malu. Akan tetapi dengan adanya posko yang kami buat di setiap daerah menjadikan masyarakat mudah untuk melapor agar mendapatkan perlindungan haknya. Inilah menjadikan kami terus bekerja untuk mngawal para korban mendapatkan hak haknya untuk mendampingi mereka (korban)ke rumah sakit untuk mendampingi ke pihak kepolisian. Selain itu bidang yang baru yaitu bidang kb dan kependudukan yang diisi oleh salah satu kabid dari dinas kesehatan yang dulunya menangani kesejahteraan keluarga sehingga tidak sulit bagi kabid mendalami tupoksi tentang kb dan kependudukan. ditambahkan pula bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan diterima dengan baik oleh pihak kepala perwakilan BKKBN Sulbar untuk memberikan penjelasan tentang bidang yang ada dinas terkait kb dan kependudukan sehingga hasil dari pertemuan tersebut adalah terkumpulnya semua data valid…

Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulbar (Bappeda) menggelar kegiatan pelaksanaan pengelolaan informasi Geospasial khusus pemerintah daerah pada tanggal (25/1)2017 di ruang rapat kantor Bappeda Sulbar. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Perencaan Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Muzakkir Kulasse Sekretaris Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Yasin, kabid E Goverment, Muhiddin dan kabid kominfo, Sudarso Din dan dari Millinium Chalange Account Indonesia (MCA-I), Yokyok dan para peserta stakeholder terkait. Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana mengatakan bahwa kegiatan pengelolaan informasi Geospasial adalah tentang satu data satu peta yang melihat peluang dan tantangan yang ada daerah Sulawesi Barat, sehingga Pemerintah dalam hal ini saNGAT memberi apresiasi terhadap Kegiatan yang menurutnya sangat bersifat positif dan memberi manfaat untuk pemerintah Provinsi Sulbar. "kegiatan ini diharapkan bisa terlaksana, sehingga kebijakan satu data satu peta bisa terlaksana dengan baik karna untuk membangun perlu perencanaan dan untuk sebuah perencanaan dibutuhkan data akurat dan akuntabel,"ungkapnya pada sambutannya. Dia menambahkan dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemerintah provinsi bisa memiliki pemetaan yang akurat dan akuntabel yang bisa menjadi masukan dalam sebuah perencanaan yang baik. Untuk itu data yang diperlukan adalah semua data yang ada di Sulbar yakni semua data gambaran tentang kontruksi, jalan, jembatan, potensi Sumber daya alam baik itu geologinya, perkebunan, persawahan bahkan sampai angka-angka indikator makro. Seperti juga pemetaan tentang kemiskinan dapat dipantau dan begitu juga tingkat kemajuan pendidikan kiranya dapat dilihat, terangnya. Junda menjelaskan tentang kerjasama yang dibangun dengan dinas kominfo,persandian dan statistik Sulbar, karna kebetulan yang membangun komunikasi awal adalah bappeda dan pihak MCA-I, maka diharapkan kedepan kominfo,persandian dan statistik sulbar bisa terlibat secara langsung. " Seperti untuk pengaturan tempat bank data, bisa di dinas kominfo atau dibappeda. Itu tergantung kondisi saja, dimana memungkinkan kalau kominfo belum memiliki tempat yang memadai maka kami punya ruangan khusus yang bisa digunakan. Akan tetapi…

Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas bagi Eselon III dan IV dilantai II dinas kominfo, persandian dan statistik sulbar pada tanggal (26/1) 2017. Kadis Kominfo, persandian dan statistik Sulbar Muzakkir Kulasse menandatangani surat Pakta Integritas untuk eselon III dan bagi Eselon IV ditandangani oleh masing masing Kabid yang ada dilingkup Kominfo,persandian dan Statistik Disampaikan Kadis Kominfo, Persandian dan Statistik bahwa pelaksanaan penandatanganan pakta integritas bukan hanya sebatas tanda tangan di atas kerta saja akan tetapi Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan moment agar seluruh pejabat di lingkungan di dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar bekerja sesuai rambu-rambu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku,”tandas Muzakkir.

25 Jan 2017

Pj.Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu bersama Deputi Bank Indonesia, Tri Hardiyanto memperlihatkan contoh kepingan uang logam dan uang kertas baru tahun 2016 pada acara Sosialisasi Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 yang dilaksanakan di Pelataran Pasar Lama, Selasa, 24 Januari 2017 Mamuju Humas Pemprov Sulbar — Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menghimbau kepada masyarakat untuk mengenali uang terbaru yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) tahun 2016. Hal tersebut dikemukakan, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu saat menyampaikan sambutan pada acara Sosialisasi Uang Remisi tahun 2016 di Pelataran Pasar Sentral Mamuju, Selasa, 24 Januari 2017. “Saya menghimbau, sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik, haruslah mengenal dan mempelajari mata uang edisi terbaru Negara Republik Indonesia, agar terhindar dari tindak kejahatan berupa pemalsuan uang yang telah marak diperbincangkan,”tandas Carlo. Lebih lanjut disampaikan, melalui momen Sosialisasi Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 tersebut merupakan momen yang sangat tepat dalam mengenal rupiah. Untuk itu, Ia berpesan agar masyarakat tidak dan mempermasalahkan warna uang, gambar pahlawan dan logo yang ada dimata uang baru tersebut. “Tidak perlu mempermasalahkan uang yang ada, kenapa warna uang begitu, kenapa pahlawannya itu-itu, kan Sulawesi Barat punya pahlawan juga, kenapa ada logo yang disebutkan pak wakapolda, habis tenaga kita memperdebatkan hal tersebut ” tandas Carlo. Deputi Bank Indonesia, Tri Hardiyanto menyampaikan, pada tanggal 19 Desember 2016, Bank Indonesia resmi mengeluarkan tujuh pecahan uang rupiah baru berbentuk kertas dan empat pecahan uang logam. Hal tersebut merupakan amanah UUD Nomor 7 tahun 2011 yang di dalamnya ada prase kesatuan RI, uang rupiah NKRI, tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia serta tahun cetak dan tahun emisi pada tahun 2016. “ Sosialisasi ini dikarenakan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal edisi mata uang rupiah. Ini juga dilakukan agar tidak panik dalam membelanjakan rupiah edisi lama , dan masyarakat jangan khawatir karena mata rupiah tersebut…

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu memberikan arahan dan masukan kepada Dinas Pertanian pada saat pemaparan program prioritas SKPD yang berlangsung di ruang pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 25 Januari 2017 Mamuju, Humas Pemprov Sulbar – Produksi padi setiap tahun di Sulawesi Barat terus meningkat. Padi tahun 2017, sasaran produksi padi ditargetkan mencapai 700.509 ton. Jumlah tersebut meningkat dari capaian produksi tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2014 capaian produksi padi sebesar 449.621 ton, pada tahun 2015 mencapai 461.884 ton, dan pada tahun 2016 mencapai 636.827 ton. Hal tersebut sesuai data yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Pertanian Hamzah pada saat pemaparan program prioritas SKPD khusus Dinas Pertanian yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 25 Januari 2017. Selain produksi padi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, komoditi lain seprti jagung dan kedelai juga meningkat. Untuk produksi jagung, dari tahun 2014 mencapai 110.300 ton,pada tahun 2015 mencapai 100.811 ton dan tahun 2016 mencapai 425.260 ton, dan tahun 2017 ditargetkan mencapai 198.847 ton. Untuk produksi kedelain, dari tahun 2014 mencapai 3.998 ton, tahun 2015 mencapai 4.218 ton, tahun 2016 mencapai 6.185 ton dan tahun 2017 ditargetkan mencapai 19.181 ton. Selain produksi padi, pada kesempatan tersebut,Hamzah juga menyampaikan dalam 2 tahun terakhir, Nilai Tukar Petani (NTP) sektor Pertanian di Sulbar juga mengalami peningkatan yaitu 102,96 pada tahun 2014, menjadi 104,36 pada tahun 2015, dan data terakhir bulan November tahun 2016 sebesar 108,61. “Itu artinya, ada peningkatan kesejahteraan petani sehingga sektor pertanian juga turut berperan mengurangi angka kemiskinan di Sulbar,”jelas Hamzah. Pada tahun 2017, pagu APBD Dinas Pertanian Sulbar sebesar Rp. 51.428.996.375.12 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 37.981.500.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar 13.447.496.375.996.12. Untuk paparan program prioritas Dinas Pertanian Sulbar, Pj. Gubernur Sulbar menyarankan untuk membuka lahan- lahan pertanian dan penempatan penyuluh pertanian di masing-masing daerah…

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar melakukan persiapan tentang ujian Nasional dan Ujian Nasional berbasis komputer, hal ini disampaikan sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebuayaan Sulbar, Suardi Mappeabang diruang kerjanya, Selasa (24/1) 2017. Dijelaskan Suardi Persiapan ini telah dilaporkan kepada gubernur Provinsi Sulbar sesuai UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan Permen Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan Permen Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan serta edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan Ujian Nasional tahun ajaran 2016/2017.Pelaksanaan ujian nasional ini akan melibatkan sebagai panitia pelaksanaan ujian tingkat Provinsi adalah gubernur Sulbar,Dinas pendidikan dan kebudayaan Sulbar, Universitas Sulbar, Kanwil Depag Sulbar,Dewan Pendidikan Sulbar dan lembaga penjamin mutu pendidikan Provinsi Sulbar. Sedangkan panitia tingkat kabupaten akan melibatkan bupati, diknas kabupaten dewan pendidikan kabupaten,kanwil depag kabupaten dan LPMP Provinsi, untuk panitia ujian nasional satuan pendidikan akan melibatkan terdiri dari unsur kepala sekolah, guru,pengawas ruang,petugas kepolisian dalam melakukan pengamanan dokumen ujian nasional berbasis kertas, ujar Suardi. Sedangkan untuk prasarana ujian nasional akan dilaksanakan dengan dua cara yaitu ujian berbasis komputer dan ujian berbasis kertas. Pelaksanaan ujian nasional menurut Suardi diprioritaskan berbasis komputer dengan ketentuan bahwa sekolah memiliki 20 unit komputer dan satu unit server dan bagi sekolah yang tidak memiliki komputer sesuai syarat minimal, dapat mengikuti UNBK pada sekolah yang memenuhi syarat pada jarak maksimal lima kilo meter dari sekolah tersebut. Sehingga dibutuhkan fasilitas kompuetr,server,listrik dan jaringan telkom online,terang Suardi.Walaupun masih ada kendala seperti kurang sarana komputer namun itu tidak akan mempegaruhi kualitas pelaksanaan ujian nasional, kami tetap berkoordinasi dengan pihak pihak terkait tentang kendala yang ada ada. Sehingga diharapkan ujian nasional berbasis komputer tahun ini dapat mengalami peningkatan persentasi secara signifikan Dijelaskan lagi untuk data sementara bagi siswa yang akan mengikuti ujian Nasional disampaikan Suardi untuk Tingkat SMA se Provinsi Sulbar total keseluruhan yakni…