Kominfo

Kominfo

Hasil rekapitulasi KPU Sulbar menetapkan pasangan ABM-Enny unggul, Minggu (26/2/17) dalam Rapat Pleno terbuka Rekpaitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 di Ball Room Hotel d’Maleo, Kab. Mamuju. Meski sejumlah saksi dari pasangan No. Urut 1 SDK-KALMA menolak hasil keputusan dan tidak menandatangani berita acara hasil rapat pleno, namun hasil rekapitulasi penghitungan suara dinyatakan sah “Hal tersebut tidak merubah keabsahan hasil suara yang telah ditetapkan dalam rekapitulasi tingkat Provinsi”, kata komisioner KPU Sulbar Adi Arwan Alimin. Ketua KPU Sulbar Asman Suhuria membacakan hasil perolehan suara dan menetapkan serta menyatakan sah hasil rekapitulasi suara. "Kami tetapkan di mamuju Minggu 26/2/17 pada pukul 18.00 Wita," ucap Usman Suhuria. Berikut hasil Rekap Final penghitungan suara dari tingkat KPU Provinsi: Paslon No Urut 1. Drs. H. Suhardi Duka, MM & H. kalma Katta, S.Sos, MM sebanyak 240.010. Paslon No Urut 2. Mayjen TNi (Purn) Salim S. mengga & H. hasanuddin Mashud, S.Hut sebanyak 146.774. Paslon No. Urut 3. Ali Baal Masdar Enny Anggraeny Anwar sebanyak 244.763 dengan selisih perolehan suara 4.753.

Badan Diklat provinsi Sulbar saat ini belum terakreditasi sehingga inilah menjadi masalah utama, hal ini disampaikan Farid diruang kerjanya Senin (20/2/2017) diruang kerjanya. Menurut Farid, bahwa badan diklat yang ada saat ini belum terakreditasi dan syarat lain untuk menjadi akreditasi harus memiliki tempat diklat atau kantor, pos diklat dan didukung sarana dan prasarana yang harus lengkap. Sehingga pelaksaan kegiatan yang terkait pelatihan, baik itu bersifat latpim maupun yang lain, masih bekerjasama dengan penyelenggara diklat yang sudah terakreditasi yang berada di LAN Makassar atau dengan Pos Diklat Regional Kemendagri. Farid menambahkan penyertaan peserta diklat masih dalam bentuk koordinasi ke Makassar dan setelah itu kami menunggu informasi dari Makassar tentang persetujuan bisa atau tidak pelaksanaanya. Seandainya kita memiliki diklat sendiri yang terakreditasi, maka jadwal tentu kita yang mengatur dan perihal kedua adalah Widya Suara yang kita miliki bisa kita fungsikan sesuai dengan tupoksi sebagai tenaga fungsional. Karna semua belum ada, pos diklatnya belum ada, dan belum terakreditasi , maka widia suara pun tidak bisa diatur sedemikian bagus, Jadi pengelolaan widya suara sekarang ini kita samakan juga. “kita masih minta kepos diklat tentang jumlah peserta yang ikut dan satu orang yang kita kirim mengikuti widya suara. Selain itu, pos diklat yang bersifat teknis masih kita kerjakan di Mamuju tetapi tetap bekerjasama dengan lembaga lembaga tenis lainnya,ujar Farid. Lelaki yang memiliki dua anak ini menambahkan, bahwa widya suara yang dimiliki itu bersifat umum seperti pelayanan publik. “inilah yang kita usahakan kedepan bagaimana Widya Suara ini bisa mengajak pada kegiatan kegiatan itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas widya suara dan keahliannya. Itu yang kita usahakan supaya mereka ini bisa betul-betul menjadikan ASN yang ada di lingkup Provinsi Sulbar ini bisa mandiri untuk melakukan kediklatan baik mandiri dari aspek kegiatan-kegiatan yang bersifat pengolaan kedalam maupun mandiri dalam penyertaan atau penggunaan widia suara itu,ungkapnya Sekarang widia suara…

21 Feb 2017

Sekjen Kemendagri, Dr. Ir. Yuwandy A. Temenggung didampingi Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, Gubernur Sulteng, H. Longki, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, HM. Latasa, Sekprov Gorontalo, Winarni Dien Monoarfo saat melakukan pemukulan gong sebagai tandanya pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Sulawesi Tahun 2017, yang berlangsung di Balroom Hotel Maleo, Senin, 20 Februari 2017

27 Feb 2017

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin ketika melakukan rapat dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Ruang Sekprov Sulbar, Senin, 27 Februari 2017

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu melakukan penandatanganan kerjasama pada acara Musrembang Regional Sulawesi Tahun 2017 yang berlangsung di Ballroom Hotel Maleo, Senin, 20 Februari 2017

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Irjen Pol Carlo Brix Tewu dilantik menjadi Deputi V Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kamis (23/2/17). Pelantikan dilakukan oleh Menko Polhukam, Jenderal (Purn.) TNI, Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15, Jakarta Pusat. Carlo sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam. Dalam kesempatannya memberikan sambutan, Wiranto menyampaikan, bahwa mutasi atau pergeseran jabatan merupakan hal yang sangat biasa dalam rangka menyegarkan struktur birokrasi. "Ini adalah proses birokrasi yan? selalu terjadi. Sejak tahun 1962, saya sudah sering menyaksikan bahkan melantik para pejabat," kata Wiranto. Mantan ketua Hanura itu berharap, seluruh pejabat yang dilantik harus melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Apalagi, saat ini pemerintah secara serius terus menggenjot pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur. "Kinerja pemerintah saat ini sudah sangat luar biasa, utamanya dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar negara ini bisa sejajar dengan bangsa lain," ucapnya. Dalam kesempatan itu, Wiranto juga mengingatkan, bahwa saat ini banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Seperti maraknya kasus money loundry, ilegal fishing, ilegal logging, human traficking, serta pelanggaran hukum lainnya. "Olehnya saya berharap kita berkontribusi besar sebab tugas kita menjadi sangat kompleks. Kita harus serius dengan membangun konerja yang lebih maksimal," ujarnya. Kepada wartawan usai dilantik, Carlo komitmen untuk terus bekerja semaksimal mungkin bagi bangsa dan negara. Terkait dua tugas yang diembannya saat ini, baik selaku penjabat Gubernur Sulbar maupun jabatan barunya, Carlo tetap optimis dapat melaksanakan keduanya. "Dua tugas ini tidak baru bagi saya, karena selama ini juga sudah saya jalani. Semua akan tetap berjalan seperti biasa, apalagi di Deputi V ini saya punya sekretaris, kalau saya di Sulbar maka akan dihandel oleh sekretaris saya. Jadi tugas sebagai gubernur tidak akan terganggu," pungkasnya

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin menyerahkan piagam penghargaan kepada beberapa Polisi Kehutanan UPTD Malunda yang dianggap berhasil dalam melakukan penangkapan kayu illegal di Sulbar beberapa waktu lalu. Penyerahan penghargaan dilakukan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 20 Februari 2017

Kadis PP dan PA, Pengendalian Penduduk dan KB, Darmawati hadir menutup kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Perempuan,Pemuda, Mahasiswa,Lembaga Masyarakat Peduli Politik yang dilaksanakan di Kabupaten Mateng pada hari Jumat (23-24/ Maret 2017).Darma yang datang pada hari Sabtu memberi nformasi kepada panitia bahwa sebenarnya kondisinya kurang fit sehingga tidak bisa membuka kegitan ini. Namun kehadirannya untuk menutup acara ini setelah masuk dalam ruangan dengan melihat wajah ibu-ibu yang penuh dengan keceriaan saya jadi bersemangat. Apalagi kehadiran Anggota DPRD Sulbar, Hastuti Indriani yang memberikan kejutan kepada saya untuk mengkomentari peserta pertama, tentu membuat saya lebih terkejut, sepertinya saya termasuk dalam daftar peserta. Tapi alhamdulillah beberapa menit saya gugup, tetapi dengan mencermati, tentu hal ini bisa memberikan ilmu kepada kita semua. "walaupun lima menit saya melihat penampilan Anggota DPR yang terplih selama tiga periode ini, Indri sapaan akrabnya telah memberikan tambahan pembelajaran yang sangat luar biasa. Melalui slide dari panitia tentunya untuk memberikan gambaran bagaimana profil wanita yang ada di Indonesia dan profil wanita yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi tidak usah jauh-jauh ada dua cerminan yang bisa kita lihat bagaimana gambaran secara nyata, secara konkrik wanita provinsi Sulawesi Barat yakni ada didepan dan hadir dalam membagi pengalamannya, Hastuti Indriani dan anggota DPRD Kabupaten Mateng Ibu Diana yang juga telah menyempatkan hadir ditengah tengah kita. Disampaikan juga bahwa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan lagi gencar gencarnya, agar perempuan dalam politik melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga bagaimana perempuan yang ada di Indonesia bisa mencukupi paling tidak kuota 30 % itu. Itu yang mau kita jelaskan,tetapi melalui penjelasan yang diberikan ibu Hastuti Indriani yang berbicara panjang lebar, tentu telah memberikan pemahaman, apalagi melalui pengalamannya selama menjabat tiga periode sebagai anggota DPRD Sulbar, Ujar darma. Tentunya dengan melihat perempuan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat itu sangat jauh dari apa yang kita inginkan tetapi saya melihat dari tahun…

Ketua Umum DPP Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri tiba di bandara Tampa Padang Kabupaten Mamuju, hari Senin, (30/1) 2017 pada pukul 12.00 siang. Kehadirannya di Sulbar disambut dengan baik oleh Sekda Provinsi Sulbar, Ismail Zainudin, Mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Bupati Matra Agus Ambo Jiwa dan para pengurus Partai PDI Perjuangan Se Sulbar. Pada sambutannya di acara rapat koordinasi, Megawati menuturkan bahwa kedatangannya di Sulbar merupakan kedua kalinya setelah kunjungan pertama di Kabupaten Polewali Mandar. Kunjungannya kali ini di Kabupaten Mamuju adalah untuk melihat langsung perkembangan Kota Mamuju yang selama ini belum pernah dikunjunginya. "saya melihat potensi yang ada di Sulbar dan memiliki kelebihan dari daerah lainnya . Perkembangannya sangat cepat, apalagi semenjak di pegang oleh Anwar Adnan Saleh selama 10 tahun. Walaupun kedatangan saya ini beliau tidak menjabat lagi, tetapi saya melihat perkembangan yang sangat signifikan baik itu infrastruktur jalan dan perekonomiannya dan tidak sia sia partai PDIP Perjuangan memberikan dukungan kepada Pak Anwar Adnan Saleh dan Pak Aladin S Mengga saat pilkada waktu itu, "ujar mantan Presiden RI kelima ini. Bukan hanya itu, Megawati mengungkapkan tentang pemekaran Sulawesi Barat, yang pada waktu dia menjabat sebagai presiden RI ke lima. " pada waktu itu, saya diajukan rekomendasi untuk pemekaran wilyah Sulbar dan tentunya saya lebih dahulu harus mempertimbangkannya dan memberikan masukan bahwa tidaklah mudah untuk membuat sebuah provinsi dibutuhkan pemimpin yang mampu untuk memberikan kesejahteraan yang nantinya bisa memberikan kemandirian bagi rakyatnya. Namun setelah saya melihat potensi daerah ini, ternyata memmiliki kelebihan yang sangat besar utamanya dalam hal Sumber Daya Alamnnya. "tidak dipungkiri Sulbar sangat kaya akan potensi alam, mulai dari pertanian dan kelautannya dan tentu SDM yang dimiliki menjadikan Sulbar ini cepat berkembang dengan usianya yang sangat belia yaitu 10 tahun," terangnya di acara Rapat koodinasi di Maleo. Untuk itu dengan cepat saya memberikan persetujuan dan…

Pendamping desa yang ada di Sulbar diharapkan untuk belajar konsep pedesaan, tidak mesti hanya mempelajari konsep-konsep perkotaan. “Saya berharap pendamping desa tak usah belajar tentang konsep kota, tetapi belajarlah terus konsep desa. Itu bertujuan demi terciptanya desa yang handal, ” tandas Ismail Zainunddin saat menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan kontrak antara Pemprov Sulbar bersama Pendamping Profesional GSC dan Bangun Mandar yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 31 Januari 2017. Ismail Zainuddin juga menekankan kepada seluruh SKPD lingkup Pemprov Sulbar agar menciptakan program lain yang dapat di integrasikan dengan program Bangun Mandar, sehingga program bangun mandar dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama. “Kepada seluruh pendamping desa, saya mengharapkan tidak hanya melakukan pendampingan tetapi harus mempunyai inovasi di desa masing-masing, serta memiliki satu program unggulan yang dapat diandalkan di masing- masing desa,”pinta Ismail Zainuddin yang juga pernah menjabat Pj. Bupati Mateng. Kepada pendamping desa yang juga merupakan inovator di desa masing-masing diharapkan untuk memelihara dan menanamkan nilai-nilai positif yang hanya dimiliki di daerah pedesaan seperti, rasa persaudaraan yang tinggi, masih adanya nilai toleransi antar sesama, rasa gotong royong, nilai-nilai keagaman yang masih kental Kepala BPMD, Ridwan melaporkan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka menjalin komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pendamping Profesional, Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) dan Bangun Mandar dalam Kerangka Pemberdayaan Masyarakat. “Ini juga dalam rangka percepatan pendampingan desa serta fasilitas kegiatan generasi sehat dan cerdas, dalam rangka implementasi UUD Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Ini juga sekaligus untuk efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat,”kata Ridwan. Kegiatan tersebut dihadiri pendamping professional sebanyak, 275 orang, fasilitator Generasi Sehat dan Cerdas sebanyak 30 orang, dan fasilitator komunitas program Bangun Mandar sebanyak 74 orang.