Kominfo

Kominfo

Menindaklanjuti hasil rapat yang telah dilaksanakan antara seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan daerah bersama dengan Tim Desk Pilkada dari Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Ham RI bersama Pemprov Sulbar pekan lalu , Pemprov Sulbar kembali menggelar rapat bersama Catatan Sipil , KPU dan Bawasalu se-Provinsi Sulawesi Barat,yang berlangsung di ruang pertemuan Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 20 Januari 2017. Sekda Sulbar, Ismail Zainuddin pada kesempatan tersebut mengemukakan, berdasarkan apa, yang telah disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Sulbar, Busrang Riandhy, bahwa, di Kabupaten Suket (Surat Keterangan) yang diterbitkan tidak seragam, ada suket yang modelnya disertai dengan foto, dan ada yang tidak disertai dengan fhoto. ” Hari ini, kita ingin mendiskusikan agar tercipta keseragaman Suket berdasarkan peraturan atau surat edaran Kemendagri, “tegas Ismail Zainuddin. Lebih lanjut Ismail mengatakan, bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut berapa Suket yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil kabupaten yang menggunakan foto dan berapa Suket yang dikeluarkan yang tidak disertai dengan foto, “Kita tidak inginkan wajib pilih tersebut tersesat di TPS disebabkan tidak diakui keberadaannya, karena kita ada komitmen bersama terkait keseragaman Suket itu. ” Kita tidak mau terjadi hal-hal yang bisa merugikan di salah satu pasangan calon, sebab kunci keberhasilan dan kesuksesan pemilukada ini, ada pada kita sebagai pemerintah dan semua yang terkait didalam penyelenggaraan pemilukada, ” kata Ismail. Di tempat yang sama,Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuriah mengapresiasi dan sangat bergembira dengan adanya rapat koordinasi yang dilaksakan Pemprov Sulbar, dimana pada kesempatan tersebut juga hadir dari tiga tim pasangan calon pemilukada Gubernur. Usman pada kesempatan tersebut, mengharapkan agar semua data atau dokumen yang terkait dengan pemilukada Gubernur harus terkoordinasi jelas dengan beberapa ketentuan dan pertimbangan bahwa ,Suket yang dikeluarkan dengan hasil perekaman elektronik KTP dan kemudian disebarkan ke masyarakat hanya yang memiliki potensi memilih. “KPU berharap data-data itu detail. Jangan sampai data-data tersebut tidak memiliki perimbangan…

Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Menggelar acara syukuran memasuki kantor baru yang digelar dengan sederhana. Syukuran tersebut di hadiri kadis Kominfo Muzakkir Kulasse dan para Kepala bidang kominfo,Persandian dan Statistik dan jajaran staf pada Jumat (20/1) 2017 di kantor Kominfo. Muzakkir menyampaikan bahwa acara syukuran yang dilaksanakan ini sebagai ucap syukur kita karna telah memasuki kantor baru, walaupun paa awalnya kantor ini belum memiliki listrik, air dan sarana lainnya. "alhamdulillah pada saat ini kantor Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar telah rampung dan para pegawai telah siap bekerja, ujar Muzakkir. Harapan kiranya dengan adanya kantor ini para pegawai dapat nyaman bekerja dengan baik.

21 Feb 2017

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menyaksikan Penanda Tanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama antara BKKBN dengan Kepolisian,Korem,Kelautan dan Perikanan,Rumah Sakit Regional dan Universitas Tomakaka,di Hotel Maleo,Selasa,21 February 2017.

Kabupaten Mateng merupakan kabupaten keempat yang dikunjungi oleh Pj.Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu sejak dilantik sebagai Pj.Gubernur Sulbar 30 Desember 2106. Pada saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mateng, Kamis, 19 Januari 2017, Carlo B Tewu melakukan pantauan beberapa pelaksanaan pembangunan termasuk PLTU Mamuju di Gelang-gelang, pembangunan kantor bupati dan memantau pasar topoyo. yang kemudian dilanjutkan dengan tatap muka dengan jajaran pejabat Pemkab Mateng serta aparatur sipil negara (ASN) Mateng. Dalam tatap muka tersebut, Carlo menekankan kepada ASN untuk mengedepankan netralitas dalam menghadapi pemilukada yang akan dilaksanakan 15 Februari 2017. Dikemukakan, kehadirannya di Sulbar sebagai Pj.Gubernur Sulbar selain menjalankan fungsi sebagai Gubernur, ada dua hal yang ditekankan oleh Mendagri saat dirinya dilantik yakni melakukan efektivitas pemerintahan dan pemilukada. “Terkait pilkada, Pemprov,KPU dan Bawaslu Sulbar sudah melakukan koordinasi, yakni netralitas ASN. Karena, sesuai ,angka yang muncul disana, ada beberapa puluh kasus yang terjadi dan terdapat dua kasus yang diproses di pengadilan dan itu terjadi pada salah satu ASN dan Kades.Saya harapkan pada ASN itu tidak terjadi lagi, sehingga ASN harus netral dalam menghadapi pilkada. Apalagi sudah ada instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur kepada ASN untuk netral dalam pilkada. Terkait pilkada, lebih lanjut dikemukakan, bahwa distribusi logistik sudah ada.Tinggal bagaimana strategi dari unsur pengamanan agar surat suara sampai dengan aman,rekrutmen KPPS karena ada syarat KPPS tidak boleh lebih dari dua kali, hal lain dimungkinkan surat tersebut disalahgunakan.Untuk permasalahan tersebut, Pemprov akan mengundang Disdukcapil kabupaten unuk melakukan langkah-langkah agar surat suara tidak disalahgunakan. ” Kita ingin pesta demokrasi yang berkualitas dan tidak terjadi kecurangan serta terwujud pilkada yang bermartabat. Kalau ini bisa dilakukan yakin apa yang dicita citakan di Sulbar bisa tercapai,”kata Carlo. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga melakukan sesi dialog dan menjawab beberapa pertanyaan dari peserta. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah membentuk tim saber pungli.Untuk itu ditekankan tidak ada lagi…

Hadirnya Kapolda di Sulbar membawa angin segar untuk daerah ini khususnya pada kestabilan dan keamanan ditengah masyarakat. Dengan adanya kapolda diharapkan bisa bersinergi bersama pemerintah dan semua unsur stakeholder serta lapisan masyarakat, sehingga menjadi ikatan kuat untuk kapolda bisa bekerja. Akan banyak pembenahan yang akan dilakukan untuk bisa mengamankan daerah ini. Apalagi melihat kondisi daerah yang cukup luas dan ditengah masyarakat yang memiliki berbagai karakter serta budaya yang masih menjunjung tinggi adat, tentu menjadi tugas seorang Kapolda . Selain itu pilkada yang sementara berlangsung dan ditengah riak riak mengamankan pemilukada di Sulawesi Barat yang dihelat pada tanggal 15 februari 2017 akan menambah tugas kapolda saat ini. Nahkoda itu berada di pundak lelaki yang bernama lengkap Brigjen Pol, Nandang yang pernah menjabat Karojianstra Sops Polri ini dipercayakan menahkodai Sulbar . Semenjak menjadi Kapolda di Sulbar, Nandang, saat ditemui tim Kominfo diruang kerjanya pada Senin (20/2/2017) mengungkapkan beberapa tugas dalam kacamata Polda. Saat ditemui, Nandang mengutarakan tentang pemahaman masyarakat tentang demokrasi.,mengingat saat ini Sulbar melaksanakan pilkada . “ “Masyarakat di Sulbar ini masih perlu diberikan dan ditingkatkan pemahaman tentang pentingnya sebuah demokrasi. Demokrasi itu bukan jual beli. Apalagi terkait dengan many politik. Seharusnya harusnya masyarakat bisa mengetahui tentang UU dalam pasal 187 A, bahwa dalam pasal tersebut jelas bahwa yang memberi, dan menerima itu akan kena pelanggaran dan itu diperlukan bukti kuat bukan hanya sekdar kabar angin saja, Ujar Nandang. Apalagi dalam pilkada ini terdapat tiga unsur yang saling berkaitan dimana tugas polisi ada menyidik, jaksa yang menuntut dan yang menetukan tindak pidana atau bukan, memenuh syarat atau tidak itu dari bawaslu melalui hasil pleno yang beranggotakan unsur tersebut. Apalagi menyinggung soal netral, Jadi seorang polisi bertugas sebagai penyidik dan tidak benar kalau misalnya dikatakan bahwa polisi tidak netral, karna menentukan orang jadi tersangka dalam many politik itu bukan hanya pendapat polisi…

Semua pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulbar mulai dari Sekprov Sulbar, Staf Ahli, Para Kepala SKPD lingkup Pemprov Sulbar melakukan penandantanganan pakta integritas dihadapan Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu di Ruang Pertemuan Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 18 Januari 2017. Carlo B Tewu dalam sambutannya menegaskan kepada pejabat tinggi pratama Lingkup Pemprov Subar agar betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani. Salah satu nya adalah menjunjung tinggi prinsip “Millete Diatonganan”. “Apa yang telah diucapkan dan ditandatangani jangan hanya sebatas janji dan tanda tangan di atas kertas. Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan moment agar seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Sulbar bekerja sesuai rambu-rambu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tandas Carlo. Salah satu poin yang ditegaskan pada penandatanganan pakta integritas tersebut adalah poin yang diucapkan oleh pejabat tinggi pratama yang berbunyi” Apabila saya tidak mampu memenuhi atau menjalankan hal-hal tersebut diatas dalam waktu tertentu, sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, maka saya bersedia dan secara sukarela dievaluasi bahkan diberhentikan dari jabatan saya”. Pada saat poin tersebut telah dibacakan oleh salah satu Kepala SKPD, Darmawati, Gubernur Carlo B Tewu kembali meminta untuk menampilkan poin tersebut dan meminta sekali lagi untuk menyebutkannya secara bersama-sama. “Ini harus betul-betul dilaksanakan, sudah ada konsekuensi yang diucapkan jika poin tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Poin lain yang tertuang dalam penandatanganan pakta integritas adalah menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa akan berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi,kolusi nepotisme, dan pungli, tidak akan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, tidak akan meminta dan menerima pemberian atau gratifikasi dari siapapun juga, baik langsung maupun tidak langsung atau member sesuatu kepada siapapun juga berupa hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Penandatanganan pakta integritas peabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulbar diawali oleh Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin, menyusul para…

Sekretaris Daerah, Ismail Zainuddin melantik dan mengukuhkan Pimpinan Badan Amil Zakat Daerah Sulbar yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 17 February 2017 —————————————- OPD Diminta Setor Zakat ke BAZDA Sulbar Mamuju, Humas Pemprov Sulbar – Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin melantik Pimpinan Badan Amil Zakat Daerah Sulbar periode 2017-2022. Menjadi Ketua BAZDA, yaitu Drs. H. Aminullah Ma’mun, Drs. H. Asraruddin, M.si sebagai Wakil Ketua I serta H. Muhdar sebagai Wakil Ketua II. Pelantikan pimpinan BAZ di Ruang Pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat 17 Februari 2017. “ Saya memerintahkan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kiranya tetap menyetorkan zakatnya kepada Baznas Provinsi Sulawesi Barat. Ini bukan saja sebagai perintah dan pelaksanaan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat, tetapi juga adalah merupakan suatu kewajiban sebagai ummat Islam” tandas Ismail. Ismail Zainuddin juga mengemukakan, bahwa pelantikan Pimpinan Baznas Sulbar berdasarkan amanat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 23 Baznas Provinsi yang mana bertanggung jawab kepada Bazda Sulbar dan Pemerintah Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di tingkat Provinsi sesuai dengan kebijakan Baznas. Ismail juga mengemukakan, dengan membayar zakat hidup kita bisa sejahtera, sebab zakat dapat menghadirkan sistem ekonomi menjadi lebihbaik. Sekprov Sulbar Ismail juga mengimbau kepada pengelola BAZDA Sulbar agar berkoordinasi kepada seluruh ASN Pemprov Sulbar. Di akhir sambutannya, Sekertaris Daerah Prov Sulbar Ismail Zainuddin memberikan selamat kepada Pengurus Bazda Sulbar. “ Saya selaku Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat dan sukses kepada Pimpinas Baznas yang baru dilantik serta berharap agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan menata Bazda Sulbar kedepan agar dapat setara dengan provinsi lain” harap Ismail. Turut hadir dalam kegiatan ini Para Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, sejumlah pimpinan instansi vertikal Sulawesi Barat,…

Pj.Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu didampingi Kapolda Sulbar, Brigjen.Pol. Nandang, Asisten I Bina Tata Praja, Nur Alam Tahir dan Ketua KPU Prov.Sulbar, Usman Suhuriah beserta beberapa pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulbar dalam rangka kunjungan kerja di Kantor KPU Prov.Sulbar, Mamuju, Rabu, 18 Januari 2017. Dalam Kunker ini bertujuan agar kedepan semua pihak stakholder bisa bersinerjik dalam mengamankan pelaksanaan pilkada nantinya, ujar Carlo.

Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Regional Tipe B, dalam rangka pemaparan Organisasi Perangkat Daerah di Ruang Pertemuan Rumah Sakit Pemprov Sulbar, Kamis 16 Februari 2017. Pj. Gubernur Sulawesi Barat dalam kunjungan tersebut mengemukakan, sesuai dengan kunjungan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Rumah Sakit tersebut, jika dilihat dari kondisi saat ini pasca kunjungan yang lalu, RS belum melakukan perubahan yang nampak sesuai harapan. Dikemukakan, di RS Regional, banyak hal yang dianggap perlu dilakukan pembenahan, seperti kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan, masih adanya ASN yang kurang disiplin, karena ketidkdisiplinan merupakan bagian dari korupsi waktu “ Lingkungan disini kurang bersih, rumputnya apalagi kayak di hutan, kalau pejabatnya tidak peduli, apa lagi masyarakatnya.” tandasnya Carlo juga mengemukakan bahwa kondisi tersebut merupakan suatu tantangan bersama. Itu disebabkan, sumber daya manusia yang dimiliki masih belum ada peningkatan. Untuk itu, segera melakukan perubahan dari berbagai aspek, diawali dari kemauan diri pribadi, lingkungan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, modal kemauan sangat dibutuhkan demi profesionalisme kinerja. “Tetapi kalau belum ada kemauan , intinya anda belum professional, ”ungkapnya Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo mengharapkan, Rumah Sakit tersebut bisa menjadi rumah Sakit Rujukan, tidak hanya dari kabupaten-kabupaten di Sulawesi Barat tetapi mampu menjangkau di luar daerah sehingga dapat menambah pemasukan anggaran bagi Sulawesi Barat. “ Rumah Sakit ini akan jadi Rumah Sakit rujukan tidak hanya kabupaten-kabupaten , tapi provinsi-provinsi lain hingga meningkatkan pemasukan Pemprov Sulbar. ”tandas carlo Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kepegawaian Daerah Musa, Kepala Dinas Kesehatan Dr.Azis, Kepala Inspektorat Suriadi dan Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Regional dr. Didi.

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu saat memberikan arahan dan masukan pada Pemaparan Program Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulbar, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 13 Februari 2017. Segera Lakukan Evaluasi Perizinan — Pj.Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu meminta kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulbar untuk segera melakukan evaluasi perizinan untuk emua perizinan yang selama ini dilakukan oleh Dinas ESDM Sulbar. Hal tersebut dikemukakan Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu saat memberikan arahan dan masukan pada Dinas ESDM Sulbar saat melakukan pemaparan program prioritas yang berlangsung di ruang pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 13 Februari 2015. “Segera lakukan evaluasi dari semua perizinan, termasuk kewajiban pemegang ijin untuk membayar royalti kepada pemerintah daerah. Targetkan, di triwulan pertama semua pemegang ijin sudah rampung. Tahun ini semua ijin diberlakukan, kemudian semua ijin yang sudah membayar kewajibannya didata dengan baik,dan kalau ada yang masih belum bayar,segera laporkan,” tandas Carlo Ia juga meminta kepada Dinas ESDM segera menyelesaikan peraturan daerah dan meningkatkan kinerja demi peningkatan pundi-pundi keuangan daerah. Salah satu cara yang Carlo sampaikan yaitu dengan melakukan suatu perubahan. “Kita dapat mensinergikan kekuatan dalam mengelola energi daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Untuk itu, kita harus bisa merubah cara berpikir kita, jangan yang biasa-biasa saja, bekerja sesuai target ,kelola dengan benar energi Sulbar ini untuk kesejahteraan masyarakat” tandas Carlo Kepala Dinas ESDM, Amri Eka Sakti pada kesempatan tersebut dana APBD bisa lebih menunjang ditahun 2017 demi maksimalnya kinerja petugas, terutama dalam melakukan pendataan permohonan ijin. Ia mengemukakan, saat ini belum ada perda pemanfaatan daerah bawah tanah dan kelistrikan perhotelan termasuk pertambangan tanpa ijin. Pada kesempatan tersebut, Amri Eka Sakti juga menyinggung anggaran Dinas ESDM Sulbar untuk tahun 2017 yang tidak sesuai harapan, sehingga pada tahun ini lebih memprioritaskan program pencemaran air .