habibi

habibi

Dalam kunjungannya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata n ke Provinsi Sulbar, Selasa, 10 April 2018 disambut hangat oleh Gubernur Sulbar Alibaal Masdar , dan Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar. Kedatangannya di Provinsi ke -33 tersebut merupakan wujud dari Kordinasi Supervvisi Bidang Pencegahan Korupsi (Korsupka), yang bertujuan membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum dan Inspektorat serta semua kepala Daerah, walikota dan para bupati di tiap Daerah. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Oktain Panjaitan, Kepala BPKP Sulbar, Arif Ardiyanto, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol.Baharuddin Djafar, Kajari , Andi Hamka menggelar acara audience Pimpinan KPK dengan Gubernur, Kajari, Kapolda Sulbar, BPK,BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulbar di Aula BPKP Sulbar, Selasa, 10 April 2018 Wakil Pimpinan Alexander mengatakan, ada empat agenda yang akan didorong dalam rangka mengkoordinasikan pencegahan, baik masalah penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP serta masalah perizinan, begitupun tentang masalah pemberantasan korupsi “ Empat hal ini tidak hanya terdapat di Sulbar, tetapi di seluruh Provinsi yang manjadi agenda KPK untuk melakukan pendampingan pada pemda-pemda di seluruh Indonesia, semuanya ada 500 lebih, baik ditingkat II kota/kabupaten maupun tingkat Provinsi,” beber AlexandAdapun yang menjadi kendala dan keprihatinan bersama di tiap pemerintahan daerah yaitu pengelolaan tata kelola yang kurang baik sehingga diharapkan penyimpangan-penyimpangan prosedur dan pemanfaatan sistem yang kurang maksimal dapat dicegah sejak awal demi mencapai target tata kelola pemerintahan yang berjalan dengan maksimal. “ Terkait laporan-laporan sudah pasti tiap daerah pasti ada, dan tiap daerah umumnya terkait pengadaan barang dan jasa dan itu menjadi titik yang paling rawan ,“ tandasnyaKunjungan kerja Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata tersebut disambut positif Gubernur Sulawesi Barat , Ali Baal Masdar. Ali Baal mengemukakan, kunjungan Wakil Ketua KPK tersebut sangat sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Gubernur-wakil Gubernur Sulbar yaitu zero korupsi, zero narkoba dan…

Badan Pusat Statistik Sulbar menggelar Video Conference (Vicon) dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional. Salah satunya dengan melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atas penyelenggaraan statistik sektoral. Pertemuan Vicon tersebut, dihadiri Dinas Kominfo Sulbar beserta staf jajaran dinas Kominfo Sulbar di kantor BPS Sulbar pada Hari Rabu, 4 April 2018. (edit rePublish : Fachriadi Masdar)

Gubernur Sulbar Muhammad Ali Baal Masdar melaksanakan pelantikan untuk pejabat tinggi pratama, fungsional dan administtarator pada Gerbong mutasi babak pertama lingkup Pemprov Sulbar bergulir. Senin, 2 April 2018, bertempat di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar dan pelantikan kali ini hanya dilakukan pergeseran atau pengisian jabatan. Pada pelantikan gerbong pertama ini pengambilan sumpah kepada sembilan pejabat tersebut terdiri dari, satu pejabat fungsional ahli utama yakni Nur Alam Tahir yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan mendapat jabatan baru sebagai Widyaiswara pada Badan Pengembangan SDM. Sedangkan lima pejabat pimpinan tinggi pratama diantaranya Hamzah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian mendapat jabatan baru sebagai Asisten Bidang Pembangunan, Ridwan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PMD, mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang sebelumnya dijabat Muh.Jaun mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas PMD. Selanjutnya, Kepala Dinas Perindag, Koperasi, UKM yang sebelumnya dijabat Bahtiar, kini dijabat oleh Amir Maricar, dan selanjutnya Bahtiar menggantikan Amir Maricar sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal.Sementara, tiga pejabat administrator yang dilantik, diantaranya Bau Akram Dai menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Sosial menggantikan Muh. Arif yang kini menjabat Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD, sedangkan jabatan Sekretaris Dinas Pertanian yang ditinggalkan Bau Akram Dai sekarang ditempati Tanawali yang sebelumnya menjabat Kepala UPTD Balai Benih Induk Hortikultura pada Dinas Pertanian“ini baru gerbong pertama, sebentar lagi gerbong ke dua dan selanjutnya setelah dilakukan revisi organisasi masuk gerbong ke tiga. Untuk itu setelah ini kita akan bekerja bersama-sama menuju Sulbar maju dan malaqbi,” ucap Ali Baal.Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pergeseran dan pengisian jabatan tersebut murni dilaksanakan sebagai kebutuhan organisasi yang bertujuan mempercepat pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi Sulbar, guna memenuhi tuntutan tugas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.Dikatakan pula, makna sebuah pelantikan bukan hanya sebagai formalitas pendistribusian jabatan, melainkan sebagai…

 Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Puan Maharani didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin Kambo beserta Gubernur Sulbar Alibaal Masdar dan Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar, Bupati Mamuju, Hapsi Wahid beserta para rombongan meninjau lokasi korban banjir bandang di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di Lingkungan Simbungan I Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro, Mamuju pada hari Selasa (27/3/2018). Di lokasi tersebut istri dari Hapsoro Sukmonohadi ini berdialog dengan warga korban banjir bandang.Cucu dari Presiden pertama RI Soekarno tersebut juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 819 kepala keluarga yang menjadi korban banjir pada Rabu 22 Maret lalu. Bantuan tersebut berupa dana siapa pakai untuk penguatan posko darurat penanggulangan bencana sebanyak Rp 250 Juta, untuk dugunakan keperluan korban banjir dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti memperbaiki tempat tinggal. Selain itu, Puan Maharani juga menyerahkan bantuan berupa Paket Sandang sebanyak 5o Peket, Paket Kedware 50 Paket, Perelatan Makan 50 Paket, Alat Kesehatan keluarga 50 Paket dan Peralatan Daput 26 Paket. Ia menjelaskan, saat mendengar bahwa tanggal 22 Maret lalu, terjadi banjir bandang di Mamuju, ia langsung perintahkan BNPB untuk melakukan tindakan memastikan kondisi pengunsi atau kondisi warga yang terkena dampak banjir. "Kita sama-sama melihat berkaitan makanan, minum, sandang yang diperlukan sudah siap dan diterima oleh warga. Sebanyak 819 Kepala Keluarga dan 548 Rumah yang terdampak itu, akan diliat oleh Bupati karena pengungsi saat ini tingga dua titik dan akan segera dipulangkan ke tempat tinggal mereka masing-masing, setelah di data dan dilihat rumah mereka sudah dapat ditinggali atau tidak,"tuturnya. "Bantuan dana sebesar 250 juta uang siap pakaian itu, akan dipergunakan seperti memperbaiki rumah, karena tidak semua akan kita perbaiki sekaligus. Kita akan data mana yang lebih prioritas untuk diperbaiki," lanjutnya. "Bantuan uang siap pakai itu bukan untuk dibagikan kepada warga, tapi akan diatur oleh Bupati untuk digunakan memenuhi keperluan korban banjir,"kata Puan Maharani…

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar bersama rombongan kadis pendidikan Sulbar Andi Sukri Tamalele meninjau pelaksanaan Ujian Nasional tigkat SMK di Kabupaten Mamuju. Salah satu sekolah yng ditunjau adalah sekolah SMK Rangas dan SMK 1 Mamuju. Setibanya, ABM meninjau satu persatu ruangan sekolah saat pelaksanaan ujian sekolah tingkat SMK Rangas Mamuju, Senin 02 April 2018. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan pantauan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menegah Kejuruan di Kabupaten Mamuju. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan pengarahan dan motivasi kepada para siswa yang sedang ujian. “ Alhamdulillah pemantauan hari ini bertitik pada dua SMK, yaitu SMK 1 Rangas dan SMK 1 Mamuju, selain itu ada SMK Bonehau yang sementara bergabung di SMA 1 Mamuju, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh,” imbuhnyaDikemukakan, tingkat persiapan dari berbagai pihak stakeholder terkait dinilai sudah maksimal baik dari panitia ujian maupun dari pihak departemen pendidikan yang ada. Selain itu, keberhasilan para siswa diperkirakan akan mencapai 98 atau 99,9 persen kelulusan, dimana sesuai harapan bersama kelulusan pelajar ditargetkan mencapai 100 persen kelulusan.“ Penilainnya itu harus ada, dimulai dari kerajinan para siswa, kalau bisa ulangan harus ada tiap minggu, selanjutnya pertriwulan, persemester dan semua itu harus diakumulasi dan tidak hanya dinilai dalam satu hari ujian saja,”ungap ABM.Dikatakan, dari hasil pemantauan dan dari pernyataan beberapa guru pengawas tersebut, para siswa tidak mengalami kendala yang berat, hanya saja terdapat dua komputer yang sedang bermasalah di SMK Negeri 1 Rangas dan hal tersebut sudah teratasi dengan baik. “ Kedepan harus ada perbaikan-perbaikan baik kurikulum belajar dan proses belajar mengajarnya,” beber mantan Bupati Polman dua periode itu.Tidak hanya itu, terdapat sepuluh sekolah yang belum bisa menggunakan sarana aplikasi komputer, maka dari itu selaku kepala daerah ali baal menargetkan tahun depan program tersebut dapat berjalan sebagain mana mestinya. “ Diharapkan semuanyan dapat berjalan…

Gubernur Sulbar Alibaal Masdar melaksanakan penandatanganan kerjasama pemanfaatan Hutan pada KPH Karama dengan KSU guna Mandiri dan KPH Mapili dengan PT Agro Malaqbi. Pelaksanaan tersebut digelar diruang oval pada hari Selasa, 19-3-2018 pada jam 14.00. Kegiatan ini dhadiri oleh Kadis Pertanian Sulbar,Kadis Peternakan,Kadis PM dan PTSP dan Kadis Kehutanan,Tanawali,Kabid Planologi Kehutanan, Ka KPH Karama, Ka.KPH Mapili dan Ka KPH Bokal dan Direktur PT Sulbar Agro Malaqbi, dan Ketua KSU Guna Mandiri

Kadis Sulbar Muzakkir Kulasse mengunjungi kantor Biro HUmas Sulbar pada Hari Selasa 20/3/2018) dan bertemeu langsung dengan beberapa staf jajaran Biro Humas Sulbar. Kunjungan Tresebut merupakan salah satu koorinasi yang dilakukan kadis Kominfo Muzakkir Kulasse. Kunjungan ini perihal akan dileburnya biro humas ke Dinas Kominfo Sulbar, sehingga diperlukan salah satu koorinasi tentang program-program yang ada baik dinas Kominfo dan Biro HUmas.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan sambutan pada pelaksanaan Festival Malauyung (Pesta Nelayan) yang berlangsung di Desa Tangnga Tangnga, Tinambung Kab. Polewali Mandar, Kamis 15 Maret 2018. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar (ABM) menilai proses pembuatan surat kapal nelayan saat ini cukup memberatkan. Olehnya itu, menurutnya cara tersebut perlu direformasi. Prosedur pengurusan yang dimaksud, yakni mendaftar di daerah kemudian ke Makassar Sulawesi Selatan, kemudian kembali lagi ke daerah untuk selanjutnya dikirim ke kementerian. "Saya hari ini menyurat ke Menteri Perhubungan dan saya tembusi Presiden. Saya ceritakan disitu begitu rumitnya (pengurusan surat kapal nelayan, red). Padahal ini nelayan saja. Hanya mau diketahui siapa pemilik dan ukurannya," ungkap ABM. Ia juga menyampaikan kepada masyarakat nelayan yang hendak mengurus surat kapalnya bahwa semuanya telah gratis. "Jangan lagi ada bayar-bayar, tidak ada itu. Bahkan sampai ke Jakarta. Sampaikan kepada semua nelayan di Sulbar bahwa pengurusan kapal nelayan gratis," ujarnya. Bahkan, untuk lebih mempermudah masyarakat nelayan, Pemerintah Provinsi Sulbar telah menganggarkan sejumlah dana ke Dinas Perhubungan untuk mendata dan mendaftar kapal nelayan di Sulbar."Perhubungan jangan tinggal di kantormu. Jemput nelayan kasi formulir, terus bawa ke kantor hingga ke Makassar. Kasian nelayan kita kalau ketika melaut ditangkap Polairud karena tidak memiliki kelengkapan. Sudah ditangkap, diadili, diambil lagi ikannya. Aduh rugi nelayan kita kalau begitu," ucapnya dengan sedikit tersenyum

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar ikut serta hadiri rapat internal sosialisai KPK yang dipimpin oleh Sekrov Sulbar, Ismail Zainuddin di lantai II kantor Gubernur, Selasa, 12 Maret 2018

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar memimpin rapat koordinasi Perkembangan Usaha Hulu Migas yang dilaksanakan di ruang oval. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Ismail Zainuddin melakukan pertemuan dengan SKK Migas yang berlangsung di ruang pertemuan Oval Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 13 Maret 2018. Rapat tersebut untuk mendengarkan persentase hasil migas baik secara nasional maupun Internasional dari SKK Migas.Kepala Departemen Hubungan Masyarakat SKK Migas wilayah Kalimantan-Sulawesi, Sebastian Judus memaparkan, rapat tersebut bertujuan sebagai silaturrahim dengan Pemprov Sulbar sekaligus memberikan gambaran hasil migas baik secara nasional maupun internasional, yang terdiri dari hulu berdasarkan tupoksi kinerja dengan mencari dan mengangkat minyak dan gas alam dari perut bumi. Disampaikan, untuk pengelolaan migas, Menteri ESDM RI selaku pelaksana kegiatan yang telah berpatner dengan badan usaha terkait hulu migas, membutuhkan teknologi yang canggih terutama di daerah Sulawesi, Kalimantan menuju arah Papua yang berpenghasil posil-posil serta laut karam.“ Harapan kami dari tahun-tahun sebelumnya komunikasi dan koordinasi tetap berjalan dengan baik diwilayah sulbar dan tetap dipertahankan, atau lebih ditingkatkan,” tandas Judus Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut menyampaikan, terkait sumber daya alam pulau Bala'Balakang dan gugusannya, Pemprov Sulbar mengharapkan, pendapatan hasil minyak bumi dan gas alam (migas) harus jelas. Dikatakan, terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, terutama dalam penentuan nama beberapa gugusan pulau berdasarkan data yang telah ada. “Pemberian nama sejumlah pulau tersebut lebih cenderung sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan, itu perlu untuk melakukan revisi data, sebab dari sistem administrasi, sebagian gugusan wilayah yang menggunakan nama cenderung ke Kalsel, itu merupakan gugusan wilayah Sulbar, dan Pemprov Sulbar memiliki data yang sangat akurat dan lengkap terkait hal tersebut. Nama sebagian daerah tersebut harus berasal dari Sulbar. Kalau bisa secepatnya kita rubah,” tandas Ali Baal.Msih kata Ali Baal, untuk Kantor Perwakilan pengelola hasil alam Pulau Balabalakang dan gugusan yang kini sudah ada di Kalimantan Selatan, seharusnya berada…