habibi

habibi

1Pemerintah Sulawesi Barat melaksanakan puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018 dengan dihadiri Gubernur Sulbar Alibaal Masdar sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir pula Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny anwar, Kadis Pendidikan Sulbar, Andi Sukri Tamalele, Wakapolda Sulbar dan Pimpinan Forkopimda Sulbar serta jajaran Pimpinan OPD dan Para pegawai LIngkup Sulbar serta Siswa-siswi Tingkat SMA,SMP Dan SD.Pada sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dibacakan Gubernur Sulbar, ABM menyampaikan berkenaan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah Yang Mahakuasa. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 2 Mei telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal kelahiran Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, seorang tokoh pendidikan Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara.Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 ini kita mengambil tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Sesuai dengan tema tersebut, marilah kita jadikan peringatan kali ini sebagai momentum untuk merenungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tecermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara. Ditambahkan, Alibaal Masdar bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini juga kita jadikan momentum untuk melakukan muhasabah, mesu budi, atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah kita perjuangkan di bidang pendidikan. Dalam waktu yang bersamaan kita menerawang ke depan atau membuat proyeksi tentang pendidikan nasional yang kita cita-citakan. Pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini kita perlu merenung sejenak untuk menengok ke belakang, melihat apa yang telah kita kerjakan di bidang pendidikan, untuk kemudian bergegas melangkah ke depan guna menggapai cita-cita masa depan pendidikan nasional yang didambakan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, BAB I, Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa pendidikan nasional kita adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kebudayaan nasional merupakan akar pendidikan nasional. Di sinilah terjadinya titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Jika kebudayaan nasional kita menghunjam…

“Pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas/Rutan saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata, upaya pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan khusus melalui pendidikan kemandirian dan pembinaan mental yang baik” hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan pada acara pembukaan acara Konsultasi Teknis Pemasyarakatan yang dilaksanakan di ruang Rapat Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat “Masih teringat di kepala kita, kejadian-kejadian kerusuhan yang terjadi lapas rutan di indonesia, mulai dari pembakaran lapas tanjung gusta medan sampai terakhir kerusuhan di lapas sialang bungkuk pekanbaru yang salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan di Lapas/Rutan” tambah Anwar selaku Kepala Divisi Ia juga menjelaskan bahwa, masalah tersebut bukan hanya tanggungjawab jajaran Pemasyarakatan, namun juga merupakan tanggung jawab bersama di Kementerian Hukum dan HAM . “Menteri Hukum dan HAM melalui peraturan menteri hukum dan ham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB telah memangkas prosedur pemenuhan hak-hak WBP di Lapas/Rutan agar cepat, efisien, dan transparan” lanjutnya mewakili Kakanwil Hari ini, sambung Anwar, semuanya wajib dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), yang merupakan salah satu langkah maju yang harus terus menerus dilakukan oleh jajaran Kemenkumham. Selain itu, ia juga berharap, agar diterapkannya SDP dalam rangka pemberian Pemberian Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) secara online bagi WBP, dapat dilaksanakan tepat waktu serta bebas dari korupsi dan pungutan liar. Dalam kesempatan tersebut, Anwar menambahkan bahwa saat ini jumlah Narapidana dan Tahanan di UPT pemasyarakatan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat lebih kurang sebanyak 650 orang “untuk itu, selama menjalani masa pidana, mereka berhak mendapatkan hak-hak mereka” tegasnya Hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, para pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, para pemateri pada pelaksanaan kegiatan tersebut serta operator SDP…

Kadis DINAS KOPERINDAGKOP DAN UKM, Amir Maricar Sulbar bersama Staf Ahli Mentri Bidang pengamanan pasar, Sutriono Edi, mengunjungi gudang bulog, toko family dan Alfa Midi Mamuju pada hari Rabu, 1 Mei 2018. Kunjungan tersebut, untuk memantau kestabilan harga dan kesedian bahan pokok menjelang bulan puasa dan lebaran. Menurut, Edi kunjungan ke bulog adalah memantau kesedian beras dimana bulog telah menyediakan 461 stok beras dan itu bisa mencukupi 3 sampai 4 bulan kebutuhan baik sebelum puasa dan lebaran. Apalagi agenda berikutnya akan memantau distibutor yang terbesar di Mamuju, yakni toko subur. " disana kita juga akan melihat harga dn kesedian bahan-bahan pokok. bahan-bahan tersebut, antara lain, beras,gula,minyak,terigu,telur dan untuk bahan lainnya akan kita pantau. Begitu juga di pasar tradisional seperti bawang merah,bawang putih, beras, minyak, terigu dan bahan sembako lainnya, Ujar Edi. " disini kita harapkan bahwa sulbar tidak kekurangan bahan sembako dan kita bisa mengansipasi mulai saat ini. Agenda lanjut kami bersama dinas Koperindakop Sulbar akan melakukan rakor dan mengundang dinas pertanian dan pimpinan toko-toko serta distributor,balai Pom dan instansi terkait lainnya. Rakor ini untuk bisa saling koodinasi mempersiapkan dan memantapkan kesedian bahan sembako menjelang ramadhan dan lebaran. " disini juga kita harapkan agar badan pengawas yang sudah bekerja sejak minggu lalu untuk memantau kestabilan harga, jika ada pedagang yang nakal, tentu akan kita tindaki, akan kita tegur.

Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar menerima penghargaan Adhikarya Dharma Nusa 2018 dengan predikat wanita pemimpin terbaik 2018 yang profesional, bersih dan merakyat pada Adhikarya Dharma Nusa Award. Penghargaan tersebut diserahkan langusng oleh Presiden Citra Karya Abadi Pembangunan Indonesia, Tri Prestasi Indonesia, Willy Kojo. Penyerahan penghargaan tersebut di berikan diruang kerja Wagub Sulbar pada hari senin 30 April 2018. Disampaikan Wagub Sulbar, Enny bahwa pengharaan ini sangat mengejutkan, pasalnya dirinya tidak pernah diberitahukan sebelumnya. "apalagi dengan adanya pemberian penghargaan ini tentunya akan menjadi beban tersendiri buat saya, untuk pertanggungjawab dan lebih meningkatkan lagi tugas dan kewajiban saya pada daerah dan untuk menjaga penghargaan ini juga, tuturnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Citra Karya Abadi Pembangunan Indonesia Tri Prestasi Indonesua Willy Kojo menyampaikan sebagai lembaga yang indipenden yang sudah berdiri hampir 17 tahun yang mengangkat tokoh-tokoh perempuan dari berbagai latar belakang profesi yang telah mengabdikan diri dan karya untuk negara khususnya tokoh yang berdomisili diluar Jakarta. Sehingga tahun 2018 kami menyerahkan penghargaan pada dua tokoh terbaik di Sulbar yaitu Wakil Bupati Mamuju dan Wakil Gubernur Sulbar. Sesuai dengan visi dan misis kami yaitu mengangkat putra dan putri terbaik Indonesia yang telah memberikan pengabdian pada daerahnya dan nantinya bisa menjadi contoh dan panutan bagi lainnya . Willy juga menyampaikan bahwa Wagub Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengutamakan dalam tugasnya yaitu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada yang lebih membutuhkan seperti kesehatan dan pendidikan yang kedua adalah dalam hal pengawasan keuangan daerah yang selalu sangat transparan dan bertanggungjawab dan ketiga adalah dengan masyarakat selalu memiliki pendekatan yang baik pada masyarakat terutama yang berada dipelosok-pelosok. Itulah prioritas Wagub Sulnbar sesuai dengan hasil survei yang kami lakukan ditahun 2017 dan diawal 2018. Poin-poin tersebut yang membuat beliau mebdapatkan penghargaan ini serta beliau juga sangat memperhatikan pada kualitas SDM . Bagi Wagub Sulbar, Selamat, semoga dengan penghargaan ini dapat…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di sela-sela istirahat didampingi Plt Bupati Polman Amujib, Direktur PDAM Tipalayo M Fadly beserta staf ahli Gubernur Sulbar Nero, memberikan support kepada kesebelasan PDAM Wai Tipalayo pada babak semifinal LIPESIA 2018 di Stadion GMSB Kuningan Jakarta, Minggu , 29 April 20

Gubernur Sulbar, Alibaal Masdar yang didampingi Kadis Perikanan dan Kelautan Sulbar Parman Parakassi menerima Demonstrasi dari pergerakan mahasiswa islam Mamuju Sulbar pada hari Selasa, 25 April 2018 di depan kantor Gubernur Sulbar. Pada demo tersebut, Sulfian Syam sebagai korlap meminta kepada pihak pemerintah Sulbar dalam hal ini Gubernur Sulbar bapak ABM, untuk mengusut dan memberi soilusi akan masalah nelayan tradisional dan modern terkait mekanisme penangkapan ikan yang tentunya saat ini meresahkan para nelayan dan tentunya dapat mengakibatkan perang atau konflik. Yang kedua Menuntut pemerataan bantuan ke seluruh nelayan tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme ,ketiga hentikan deskriminasi nelayan,sejahterakan mereka melalui program, selanjutnya meminta TNI dan Polri menindaki semua pelanggaran yang terjadi dilaut seperti memboman, pukat harimau dan segala bentuk alat tangkap yang dilarang dan pertegas aturan akan wilayah tangkap nelayan tradisonal dan nelayan serta konflik horisontal harus diredam sejak dini antara nelayan tradisonal dan nelayan modern. Pada kesempatan tersebut, ABM yang menyampaikan bahwa sebagai gubernur Sulbar, dirinya juga dalah Ketua himpunan NelayanSeluruh Indonesia (HNSI) Sulbar yang tentunya akan memberikan perhatian terhadap nasib para nelayan kita yang ada di Sulbar. Dalam waktu dekat ini, saya akan bertemu dengan menteri perikanan dan kelautan RI untuk meminta janjinya untuk memberikan bantuan kepada nelayan di Sulbar" Mentri inu susi akan berkunjung ke Sulbar, Kabupaten pasangkayu saya akan berdialog langsung terkait segala program untuk nelayan, ungkap ABM. Namun untuk konflik yang dihadapai nelayan saat ini akan segera akan ditangani oleh pihak terkait dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan Sulbar, untuk bisa menjelaskan solusi dari permasalahan para nelayan,tutur ABM. Pada kesempatan tersebut, Kadis perikanan dan kelautan, Parman Parakassi menjelaskan bahwa bantuan kepada nelayan tentunya akan segera diberikan, namun saat ini harus melalui mekanisme dan tentunya secara bertahap. Sedangkan untuk permasalahan wilayah itu sudah diatur dalam pembagian wilayah zona 1,zona 2 dan zona III untuk bisa…

Gubernur Sulbar, Alibaal Masdar yang didampingi Kadis Perikanan dan Kelautan Sulbar Parman Parakassi menerima Demonstrasi dari pergerakan mahasiswa islam Mamuju Sulbar pada hari Selasa, 25 April 2018 di depan kantor Gubernur Sulbar. Pada demo tersebut, Sulfian Syam sebagai korlap meminta kepada pihak pemerintah Sulbar dalam hal ini Gubernur Sulbar bapak ABM, untuk mengusut dan memberi soilusi akan masalah nelayan tradisional dan modern terkait mekanisme penangkapan ikan yang tentunya saat ini meresahkan para nelayan dan tentunya dapat mengakibatkan perang atau konflik. Yang kedua Menuntut pemerataan bantuan ke seluruh nelayan tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme ,ketiga hentikan deskriminasi nelayan,sejahterakan mereka melalui program, selanjutnya meminta TNI dan Polri menindaki semua pelanggaran yang terjadi dilaut seperti memboman, pukat harimau dan segala bentuk alat tangkap yang dilarang dan pertegas aturan akan wilayah tangkap nelayan tradisonal dan nelayan serta konflik horisontal harus diredam sejak dini antara nelayan tradisonal dan nelayan modern. Pada kesempatan tersebut, ABM yang menyampaikan bahwa sebagai gubernur Sulbar, dirinya juga dalah Ketua himpunan NelayanSeluruh Indonesia (HNSI) Sulbar yang tentunya akan memberikan perhatian terhadap nasib para nelayan kita yang ada di Sulbar. Dalam waktu dekat ini, saya akan bertemu dengan menteri perikanan dan kelautan RI untuk meminta janjinya untuk memberikan bantuan kepada nelayan di Sulbar" Mentri inu susi akan berkunjung ke Sulbar, Kabupaten pasangkayu saya akan berdialog langsung terkait segala program untuk nelayan, ungkap ABM. Namun untuk konflik yang dihadapai nelayan saat ini akan segera akan ditangani oleh pihak terkait dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan Sulbar, untuk bisa menjelaskan solusi dari permasalahan para nelayan,tutur ABM. Pada kesempatan tersebut, Kadis perikanan dan kelautan, Parman Parakassi menjelaskan bahwa bantuan kepada nelayan tentunya akan segera diberikan, namun saat ini harus melalui mekanisme dan tentunya secara bertahap. Sedangkan untuk permasalahan wilayah itu sudah diatur dalam pembagian wilayah zona 1,zona 2 dan zona III untuk bisa…

Biro Ekbang Provinsi Sulbar menggelar acara High Level Meeting (HLM) Tim Inflasi Daerah (TPID) yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di ruang pertemuan lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 24 April 2018. Kegiatan tersebut hadir antara lain, perwakilan Kapolda Sulbar, Wakil ketua II DPRD Sulbar, Kepala kantor perwakilan BI Sulbar, Dadal Angkoro, perwakilan para Bupati Sulbar, Kepala Biro Ekbang, Ali Chandra dan Tim pengendali inflasi daerah serta para peserta HLM inflasi daerah. Rapat tersebut bertujuan untuk pengambilan kebijakan, guna meningkatkan dampak inflasi di Sulawesi Barat, serta mengambil langkah yang dibutuhkan guna menghadapi inflasi daerah tersebut.Pada sambutan yang dibacakan Ali Baal Masdar mengharapkan agar terjadi sinergi yang baik antara TPID Provinsi, TPID Kabupaten, Bank Indonesia, Bulog dan Aparat penegak hukum serta peran masyarakat.“Jika itu terjadi, maka inflasi di Provinsi Sulawesi Barat disepanjang tahun 2018 berada pada level rendah dan stabil sehingga dapat mendukung target inflasi nasional 3.5±1 persen. Untuk itu, kita semua harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil,”kata Ali BaalAlibaal juga menekankan agar para pedagang jangan menekan harga melampaui batas, serta tidak menimbun barang dan menjual barang seenaknya,“Belanja saja secukupnya.Apalagi saat ini pihak baik itu kepolisian dan dinas terkait Biro Ekbang diharapkan untuk melakukan operasi pencegahan penumpukan barang dagangan,”imbau Ali BaalSelain itu, Ali Baal juga menghimbau pihak terkait yang berkaitan dengan dana desa di setiap kabupaten untuk terus memantau aliran dana desa agar secepatnya menyentuh semua pelosok desa dan dibelanjakan sesuai dengan fungsinya. Juga untuk terus bersinergi agar tidak ada ketimpangan program antara desa dan kabupaten. “Walaupun provinsi tidak berkaitan langsung dengan dana desa, tapi saya himbau pemerintah kabupaten untuk betul-betul memantau dana desa ini. Jangan terpengaruh sama hal-hal lain, gunakan untuk sumber daya manusia, sarana desa, dan perekonomian…

Melihat perkembangan yang kian maju dalam bidang kesehatan khususnya BPJS yang kini hadir di Sulbar tentunya pihak pemprov Sulbar memberikan dukungan penuh kegiatan ataupun program terhadap pembangunan dan pengembangan BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Barat.Sebagai bentuk dukunngan, Pemprov telah menghibahkan tanah seluas 5000 meter untuk pembangunan gedung kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan salah satu pengembangan BPJS yang menjadi salah satu kebutuhan untuk kemajuan daerah dibidang kesehatan,ungkap Wagub Sulbar . “ Dengan adanya pembangunan kantor BPJS tersebut , diharapkan akan semakin memudahkan pelayanan baik terhadap tenaga kerja itu sendiri maupun kepada masyarakat. Untuk itu pembangunan kantor tersebut kami minta desainnya ada desain daerah yang mencerminkan Sulbar. Pembangunan kantornya akan diselesaikan cepat, Desember direncanakan sudah rampung. Administrasinya sekarang sudah dalam proses, kita fokus dulu pada sosialisasi supaya semuanya memahami dan mengetahui manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena belum semua masyarakat tahu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Tapi sebagian juga sudah mulai merasakan manfaatnya. Kita saling mendukung terus untuk kemajuan daerah kita bersama,tutur Enny. saat menerima kunjungan dan silaturahmi Dewan Pengawas BPJS KETENAGAKERJAAN Bapak DR.H.HE.Syafri Adnan Baharuddin AK.MBA.CA di Sulbar. Dan disambut hangat oleh Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar di ruang kerjanya pada hari Kamis tanggal 20 April 2018. Deputi BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi dan Maluku, Sudirman Simamora mengemukakan, tentu ada sektor-sektor utama yang dapat mendukung perkembangan suatu daerah dan membuat rakyatnya maju dan sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan sendiri berkonsentrasi pada tenaga kerja.“Kita harus melindungi tenaga kerja kita. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program, jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), dan dana pensiun. Keempat program ini untuk menjamin agar mereka bekerja dengan tenang. Mudah-mudahan keberadaan kami disini, menjadi salah satu pemberi manfaat untuk Sulbar,” ujarnya.Sudirman juga menyampikan, sebagai provinsi baru, pemerintahan Sulbar juga sangat responsif dalam mempercepat pembangunan. Untuk itu, dalam kunjungan kedua ini, pengelola BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga menyampaikan terima…

Melihat perkembangan yang kian maju dalam bidang kesehatan khususnya BPJS yang kini hadir di Sulbar tentunya pihak pemprov Sulbar memberikan dukungan penuh kegiatan ataupun program terhadap pembangunan dan pengembangan BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Barat.Sebagai bentuk dukunngan, Pemprov telah menghibahkan tanah seluas 5000 meter untuk pembangunan gedung kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan salah satu pengembangan BPJS yang menjadi salah satu kebutuhan untuk kemajuan daerah dibidang kesehatan,ungkap Wagub Sulbar yang menerima kunjungan jajaran pengelola BPJS ketenagakerjaan di ruang kerjanya pada hari Kamis, 19 April 2018. “ Dengan adanya pembangunan kantor BPJS tersebut , diharapkan akan semakin memudahkan pelayanan baik terhadap tenaga kerja itu sendiri maupun kepada masyarakat. Untuk itu pembangunan kantor tersebut kami minta desainnya ada desain daerah yang mencerminkan Sulbar. Pembangunan kantornya akan diselesaikan cepat, Desember direncanakan sudah rampung. Administrasinya sekarang sudah dalam proses, kita fokus dulu pada sosialisasi supaya semuanya memahami dan mengetahui manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena belum semua masyarakat tahu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Tapi sebagian juga sudah mulai merasakan manfaatnya. Kita saling mendukung terus untuk kemajuan daerah kita bersama,tutur Enny. Deputi BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi dan Maluku, Sudirman Simamora mengemukakan, tentu ada sektor-sektor utama yang dapat mendukung perkembangan suatu daerah dan membuat rakyatnya maju dan sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan sendiri berkonsentrasi pada tenaga kerja.“Kita harus melindungi tenaga kerja kita. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program, jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), dan dana pensiun. Keempat program ini untuk menjamin agar mereka bekerja dengan tenang. Mudah-mudahan keberadaan kami disini, menjadi salah satu pemberi manfaat untuk Sulbar,” ujarnya.Sudirman juga menyampikan, sebagai provinsi baru, pemerintahan Sulbar juga sangat responsif dalam mempercepat pembangunan. Untuk itu, dalam kunjungan kedua ini, pengelola BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas hibah kantor dan lahan yang diberikan.“Kita tidak muluk-muluk mengenai target, karena Sulbar juga masih provinsi baru. Untuk…