Gubernur Sulbar Ali Baal menerima Kunjungan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan kementerian Keuangan Provinsi Sulbar, Saiful Islam diruang kerjanya pada hari Jumat (2/6/2017). Kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi dan sekaligus koordinasi terkait dengan keuangan daerah. ABM menyambut baik kunjungan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan kementerian Keuangan Provinsi Sulbar bersama rombongan. Menurutnya banyak hal yang diperlukan untuk membahas tentang keuangan khususnya terkait dana desa. Sehingga diharapkan agar kedepan setiap kabupaten bisa sejalan dengan provinsi dalam penggunaan dana desa. "Dibutuhkan tiga hal untuk adanya kemajuan  menurut ABM, yaitu Infrastruktur, Peningkatan Ekonomi dan Peningkatan SDM. Untuk itu dalam waktu dekat akan diundang semua camat dan kepala desa untuk bisa bersama-sama memberikan pemahaman dan peningkatan baik segi peningkatan ekonominya dan SDMnya, tutur Ali Baal.       

Published in Kegiatan Gubernur

TERKAIT HIBAH BANSOS

  1. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
  2. SOP HIBAH BANSOS 2017

SOSIALISASI HIBAH BANSOS

  1. UNDANGAN NARASUMBER SOSIALISASI HIBAH BANSOS
  2. UNDANGAN SOSIALISASI HIBAH BANSOS
  3. SUSUNAN ACARA KEGIATAN HIBAH BANSOS

DAFTAR PENERIMA HIBAH BANSOS 2017

  1. INVENTARISASI BELANJA HIBAH DAN BANSOS
  2. LAMPIRAN KABUPATEN MAJENE
  3. LAMPIRAN KABUPATEN MAMASA
  4. LAMPIRAN KABUPATEN MAMUJU
  5. LAMPIRAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
  6. LAMPIRAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
  7. LAMPIRAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

 

DAFTAR PENERIMA HIBAH BANSOS TRIWULAN I (update 10/7/2017)

  1. DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Periode Triwulan I : 01-Januari-2017 s/d 30-Juni-2017
  2. LAPORAN REALISASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Periode : 01-Januari-2017 s/d 30-Juni-2017

SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH (update 10/7/2017)

  1. Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH

  2. Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH

  3. Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH

  4. Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH

  5. Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH

  6. Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH

  7. Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH

  8. Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH

  9. Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH

  10. Surat pernyataan penerima hibah terkait penyampaian laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah dan bantuan sosial: SURAT PERNYATAAN PENERIMA HIBAH

 

DAFTAR PENERIMA HIBAH BANSOS UPDATE 10/10/2017

  1. DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (Periode : 01-Juni-2017 s/d 30-September-2017)
  2. LAPORAN REALISASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (Periode : 01-Juni-2017 s/d 30-September-2017) 
  3. LAPORAN KOMPILASI DATA REALISASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (Periode : 01-Juni-2017 s/d 30-September-2017)
  4. SURAT PERNYATAAN

    a. Surat Pernyataan 1 

    b. Surat Pernyataan 2 

    c. Surat Pernyataan 3

    d. Surat Pernyataan 4

    e. Surat Pernyataan 5

    f. Surat Pernyataan 6

    g. Surat Pernyataan 7

    h. Surat Pernyataan 8

Published in Transparansi

Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar melaksanakan,  rapat bimtek perpajakan,pembayaran pajak melalu E- Billing Lingkup Pemerintah Sulbar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lantai 3 kantor Gubernur Sulbar, pada tanggal (29/3) 2017.

Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka Kaban Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Sulbar dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pembendaharaan,  Amir Biri ,Kepala KPPA Pratama Hadi Nengrat Nusantoro , narasumber  dan peserta dari Kasubag  dn kasubid Keuangan, Operator serta Bendahara Lingkup OPD  Sulbar

Pada sambutan yang dibacakan Amir Biri mengatakan,  bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia dan berperan dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak.  Kontribusi bendahara terhadap penerimaan sangatlah besar,kontribusi tersebut melalui mekanisme pemotongan, pemungutan yang terdiri atas pemotongan pajak belanja pegawai, belanja barang jasa serta belanja modal. Wajib pajak bendahara memiliki tiga kewajiban perpajakan atas setiap transaksi yang dananya bersumber dari APBD yaitu melakukan pemotongan, pemungtan pajak, melakukan penyetoran pajak ke Bank persepsi atau kantor pos dan melakukan pelaporan pelayanan pajak sesuai batas waktu yang ditentukan. .

Selain itu Amir Biri menjelaskan tentang pemotongan PPH merupakan cara pelunasan PPH melalui pihak yang bertindak sebagai pemotongan, pemungut PPH, objek pemotongan pemungutan PPH terdiri atas berbagai macam jenis penghasilan dari sewa jasa, kontruksi, pengalihan tanah dan bangunan,deviden dan bunga.

“Sebahagian bendahara masih eggan untuk melakukan pemotongan,pemungutan,penyetoran dan pelaporan pajaknya. Ha ini mungkin karena ketidaktahuan,Ujar Amir. Bukan itu saja ada beberapa kendala mengnai cakupan objek PPH, besaran tariff maupun tata cara pemotongan. Bendahara selaku petugas kadang kesulitan untuk menetapkan obyek pajak yang harus di potong, Ujar Amir.

Maka dari itu, sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pemotongan,pemungutan dan pemungut ,penyetoran sampai dengan pelaporan PPH, pemotong PPh perlu diberikan edukasi agar dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan baik yakni tepat obyek,tepat jumlah dan tepat waktu.

“Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang kebijakan dan regulasi perpajakan. Pemahaman tentang kebijakan dan regulasi perpajakan,memahami secara teknsi tata cara perhitungan,pemotongan dan pembayaran serta pelaporan. Dimana di harapkan bendahara menjadi motivator para wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban dan melaporkan tepat waktu sesuai dengan kewajiban dan melaporkan tepat waktu sehingga kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meningkat baik secara formal maupun material,tutur, Amir.

Diharapkan pula bahwa bendahara bisa memahami kewajibannya sebagai pemotong dan pemungut pajak. Secara khusus kegiatan ini memiliki tujuan meningkatkan kepatuhan,pelaksanaan pemotongan dan pemungut pajak dan meningkatkan kepatuhan penyetoran pajak dan meningkatkan kepatatuhan pelaporan pajak.

Selain itu, yang menjadi tugas pokok bendahara  disampaikan Amir adalah 5 M, Menungut, mencatat, membayar, menatausahakan dan melaporkan. Kewajiban perpajakan merupakan bagian dari menatausahakan. Untuk itu diharapkan semua bendahara memiliki persepsi yang sama atas tugas pokok dan fungsi bendahara dibidang perpajakan.        

     

Published in Kegiatan OPD

Pemerintah Sulbar bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan Pusat, melaksanakan kegiatan Pelaksanan orientasi keuangan di Lantai IV kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan ini memiliki tujuan yang tentunya mengedukasi masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan termasuk tentang  industri jasa keuangan dan memberikan pemahaman tentang produk-produknya yang didalamnya mengelola keuangan  dan juga informasi mengenai investasi ilegal.
Deputi Direktur Edukasi OJK, Jalius menjelaskan tentang kegiatan ini kita lakukan di banyak wilayah, salah satunya di  bulan ini kita laksanakan di mamuju. "sasarannya memang ibu rumah tangga karna sesuai target prioritas program edukasi ditahun 2017 ini diharapkan dengan edukasi ini mereka akan lebih faham mengenai jasa keuangan, mereka bisa memahami  mengenai bank, asuransi, kemudian pegadaian, pasar modal serta termasuk produk-produknya "ujar Jalius. 
Karena selama ini banyak masyarakat yang  faham mengenai bank. Salah satu contoh PNS, dimana gajinya  melalui bank, namun  mereka sendiri banyak belum faham mengenai apa saja produk dari bank itu, terang Deputi direktur Edukasi ini. Kegiatan ini dibuka oleh Sekda Sulbar, ISmail Zainuddin, Deputi Direktur Edukasi OJK, Jalius dan para TIM Penggerak PKK Provinsi Sulbar dan para peserta undangan.    

"Setiap tahun, kami keliling seperti ini dan sebelum ini terakhir di Majalengka dan tahun lalu di Batam, Pekalongan, Tegal, nonokan dan banyak lagi. Tentunya harapan saya untuk Sulbar semoga dengan edukasi ini masyarakat kita lebih pintar lagi dalam mengelolah uangnya, jadi misalnya ada tawaran investasi mereka harus memahami atau harus tahu persis investasi itu apakah legal atau tidak dan mereka juga  akan menginvestasikan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan kewajibannya melihat juga manfaat dan resikonya,Ucap Jalius. 

Kegiatan ini dan khususnya program ini dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada  Kegiatan di Sulbar, sekali ini saja tapi kita akan mencoba melihat perkembangannya itu dalam 3 bulan kedepan kita mau lihat apakah ada perubahan-perubahan perilaku peningkatan pemahaman dari peserta-peserta ini.
Selain itu kami melakukan  pretes dan pos test yang kami berikan kepada peserta, yang nantinya hasil dari tes ini, kita akan memantau dan memilih 10 orang sebagai kordinator untuk memantau hasil dari kegiatan ini. 
"dari peserta saja nanti kita lihat dari hasil dari pre test dan post test, yang kita tunjuk saja 10 orang untuk mengkordinir. Kedepan nantinya dari situ mestinya kita bisa tahu hasil dari pantauan itu ternyata ada perubahan perilaku atau bahkan ada yang tadinya mungkin belum pernah faham tentang pegadaian mungkin dia justru akses ke pegadaian misalnya apakah tabungan emas kemudian yang asuransi mikro mungkin sudah ada yang beli primer asuransinya,"Jelas Jalius. Tes ini untuk menguji pemahaman para peserta tentang bank dan produk produknya atau pegadaian. 
" kita lakukan ukurannya itu dengan cara Pre test dan post test, sebelum acara dimulai kita lakukan freetest jadi kita sebarkan test dengan pertanyaan misalnya tentang bank apa yang mereka ketahui dan mereka tinggal menjawabnya. Kemudian setelah kegiatan selesai, kita sebar lagi pertanyaan yang sama dan hasilnya akan nampak perbedaan sebelum dan sesudahnya itu akan kelihatan nantinya. 

Published in Kegiatan OPD