Kegiatan OPD

Kegiatan OPD (65)

22 Feb 2017

Badan Diklat provinsi Sulbar saat ini belum terakreditasi sehingga inilah menjadi masalah utama, hal ini disampaikan Farid diruang kerjanya Senin (20/2/2017) diruang kerjanya. Menurut Farid, bahwa badan diklat yang ada saat ini belum terakreditasi dan syarat lain untuk menjadi akreditasi harus memiliki tempat diklat atau kantor, pos diklat dan didukung sarana dan prasarana yang harus lengkap. Sehingga pelaksaan kegiatan yang terkait pelatihan, baik itu bersifat latpim maupun yang lain, masih bekerjasama dengan penyelenggara diklat yang sudah terakreditasi yang berada di LAN Makassar atau dengan Pos Diklat Regional Kemendagri. Farid menambahkan penyertaan peserta diklat masih dalam bentuk koordinasi ke Makassar dan…

Kadis PP dan PA, Pengendalian Penduduk dan KB, Darmawati hadir menutup kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Perempuan,Pemuda, Mahasiswa,Lembaga Masyarakat Peduli Politik yang dilaksanakan di Kabupaten Mateng pada hari Jumat (23-24/ Maret 2017).Darma yang datang pada hari Sabtu memberi nformasi kepada panitia bahwa sebenarnya kondisinya kurang fit sehingga tidak bisa membuka kegitan ini. Namun kehadirannya untuk menutup acara ini setelah masuk dalam ruangan dengan melihat wajah ibu-ibu yang penuh dengan keceriaan saya jadi bersemangat. Apalagi kehadiran Anggota DPRD Sulbar, Hastuti Indriani yang memberikan kejutan kepada saya untuk mengkomentari peserta pertama, tentu membuat saya lebih terkejut, sepertinya saya termasuk dalam daftar peserta.…

Kepala Bidang Sarana, Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar yang dikendalikan sebagai Kepala bidang, Sudarso Din menjelaskan tentang tupoksi yang ada di sarana komunikasi dan desimninasi. Menurut Sudarso Din bahwa dibidangnya sebagaimana dimaksud memiliki fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,pelayanan informasi publik,penyedian konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di informasi, ungkapnya di ruang kerjanya, (31/1) 2017. Dijelaskan lagi bahwa penjabaran tupoksinya adalah melaksanakan penyusunan program kerja bidang…

Dinas Kominfo persandian dan statistik Sulbar mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan Bappeda Sulbar. Rapat koordinasi ini dihadiri sekretaris Kominfo persandian dan statistik sulbar, Yasin, kabid bidang sarana dinas kominfo,persandian dan statistik Sudarso Din dan Kabid IT Dinas Kominfo,persandian dan Statitik sulbar Arsyad dan dari Bappeda Sulbar dan dari dinas terkait seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sulbar,biro hukum dan ortala. Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan di ruang rapat Beppeda Sulbar pada tanggal (31/1) 2017. Tujuan kegiatan koordinasi ini disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo persandian dan statistik Sulbar,Yasin mengatakan bahwa rapat ini membahas tentang tahapan pelaksanaan musrembang Nasioal tahun 2017 melalui…

Bidang E-Goverment Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar memiliki program yang akan menyentuh tentang penyebarluasan informasi secara keseluruhan di setiap lingkup SKPD Pemrov Sulbar, mengingat program ini sangat penting bagi skpd terkait yang ada di lingkup pemerintah Sulawesi Barat. Hal ini disampaikan Kabid E - Goverment, Muhiddin di ruang kerjanya pada tanggal (27/1) 2017 Dijelaskan Muhiddin tentang program yang akan dilakukannya salah satunya adalah mengatur lalu lintas pemberitaan sehingga tidak sembraut, tertata dalam pengaturan bahasa. Karna kadang dari segi bahasa para narasumber bisa saja mengkomplain kepada kami, terangnya. "Jadi pemberitaan setiap SKPD yang bersifat kegiatan akan dilaporkan ke Dinas Kominfo,Persandian…

Salah satu biro yang kini menjadi Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulbar dibawah kepemimpinan Darmawati Ansar. Sebagai Dinas baru, Darma menuturkan bahwa saat ini terkait data yang ada di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Sulbar sementara dikumpulkan dan disempurnakan disetiap kabupaten dan awal bulan data tersebut sudah bisa dipublikasikan ujarnya diruang kerjanya pada hari Rabu (25/1) 2016. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 4 bidang, satu UPTD P2TP2A dan sekretaris dimana antara lain bidang Kesetaraan Jender,perlindungan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, UPTD P2TP2A, bidang KB dan Kependudukan dan satu Sekretaris, tutur Darma.…

Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulbar (Bappeda) menggelar kegiatan pelaksanaan pengelolaan informasi Geospasial khusus pemerintah daerah pada tanggal (25/1)2017 di ruang rapat kantor Bappeda Sulbar. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Perencaan Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Muzakkir Kulasse Sekretaris Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Yasin, kabid E Goverment, Muhiddin dan kabid kominfo, Sudarso Din dan dari Millinium Chalange Account Indonesia (MCA-I), Yokyok dan para peserta stakeholder terkait. Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana mengatakan bahwa kegiatan pengelolaan informasi Geospasial adalah tentang satu data satu peta yang melihat peluang dan tantangan yang ada daerah Sulawesi…

Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas bagi Eselon III dan IV dilantai II dinas kominfo, persandian dan statistik sulbar pada tanggal (26/1) 2017. Kadis Kominfo, persandian dan statistik Sulbar Muzakkir Kulasse menandatangani surat Pakta Integritas untuk eselon III dan bagi Eselon IV ditandangani oleh masing masing Kabid yang ada dilingkup Kominfo,persandian dan Statistik Disampaikan Kadis Kominfo, Persandian dan Statistik bahwa pelaksanaan penandatanganan pakta integritas bukan hanya sebatas tanda tangan di atas kerta saja akan tetapi Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan moment agar seluruh pejabat di lingkungan di dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar bekerja sesuai…

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar melakukan persiapan tentang ujian Nasional dan Ujian Nasional berbasis komputer, hal ini disampaikan sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebuayaan Sulbar, Suardi Mappeabang diruang kerjanya, Selasa (24/1) 2017. Dijelaskan Suardi Persiapan ini telah dilaporkan kepada gubernur Provinsi Sulbar sesuai UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan Permen Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan Permen Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan serta edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan Ujian Nasional tahun ajaran 2016/2017.Pelaksanaan ujian nasional ini akan melibatkan sebagai panitia pelaksanaan ujian tingkat Provinsi adalah gubernur Sulbar,Dinas…

Usai dilantik sebagai Kadis di Dinas Perumahan Pemukiman Provinsi Sulbar, Bebas Manggazali ingin mewujudkan konsep perumahan dan pemukiman yang sehat, aman dan asri seperti halnya rumahku surgaku hal ini disampaikan pada hari Selasa (24/1) 2017 di sela sela rapat. Bebas ingin menerapkan adanya aturan aturan regulasi sehingga tidak ada hal yang menyimpang tentang penataan pengawasan pemukiman dan setelah aturan diterapkan maka tentu akan disusun sesuai dengan perencanaan yang baik. Menurutnya yang paling penting juga adalah adanya data base yang menunjang kita untuk bekerja memprogramkan agenda tahun 2017, sehingga bukan hanya sarana dan prasarananya saja akan tetapi data riil dilapangan harus…

Halaman 3 dari 5