02 Nov 2017

Gubernur sulbar dan Kapolda Sulbar, MOU Kawal Dana Desa Di Pulau ambo

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar bersama Kapolda Sulbar, Brigjend Pol. Baharuddin Djafar, Bupati Mamuju, didampingi Anggota DPR RI komisi VIII, Andi Ruskati Ali Baal dan rombongan lakukan kunjungan kerja di Pulau Ambo, Kecamatan kepulauan Bala-balakang Kabupaten Mamuju. Kamis, 2 November 2017.
pada sambutan Alibaal mengharapkan agar dana desa yang diberikan ini dapat di manfaatkan dengan baik. Bahwa dengan kedatangannya di pulau bersama kapolda dan pihak terkait adalah  sangat penting dan strategis, karena semua pihak bertemu, baik dari pemerintah pusat,  provinsi, kabupaten/kota, unsur camat dan kepala desa, untuk mendukung prioritas pembangunan dalam konteks Nawacita. Dapat dikawalnya pengelolaan dana desa agar terhindar dari penyalahgunaannya adalah harapan kita bersama”,  demikian sambutan  ABM . Pengawalan Dana Desa ini  menjelaskan bahwa visi Indonesia 2014 – 2019 yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian serta berlandaskan gotong royong. Visi tersebut dapat dicapai  dengan 7 misi dan 9 agenda perubahan (Nawacita). Salah satu agenda nawacita adalah sebagaimana menjadi substansi penting dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, dalam bingkai kesatuan NKRI.
Gubernur berharap kepada seluruh Kepala Desa, Camat, SKPD Kabupaten/Kota terkait, seluruh jajaran pemerintahan di provinsi agar dapat memperhatikan : Memanfaatkan momentum keberpihakan kepada pembangunan desa yang lebih besar ini dengan sebaik-baiknya,  Kepala Desa dapat mengelola Dana Desa yang masuk ke kas desa yang jauh lebih besar dari sebelumnya dengan sebaik-baiknya dan hindari hal-hal yang menyebabkan terhambatnya pemanfaatan dana desa tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Kepala Desa melibatkan partisipasi masyarakat desa semaksimal mungkin, sehingga dana ini dapat mempercepat pembangunan desa sekaligus sebagai sarana edukasi masyarakat, Para Camat sebagai fasilator dan motivator bagi para Kades dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, dapat melakukan monev secara berkala sehingga dapat mengantisipasi hal-hal negatif sejak dini, Para jajaran BPMPD agar tidak henti-hentinya memberikan bimbingan kepada Kepala Desa dan perangkatnya demikian pula terhadap kelembagaan desa lainnya,Pemkab/kota dapat melakukan rivew dan pengawalan dan Desa  agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan dan bersinergi dengan sumber lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa prinsip desa membangun dan membangun desa, adalah konsep yang saling mendukung. Harus dipahami bahwa dengan UU Desa ini, desa tak dapat membangun sendiri tanpa didukung oleh pihak lain. Selanjutnya harus dikembangkan koordinasi dan tingkatkan harmonisasi.
menegaskan pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam mengawal penggunaan Dana Desa. mengapresiasi adanya aplikasi keuangan yang diprakrasai oleh BPKP dan Kemendagri dalam bentuk Sistem Keuangan Desa atau dikenal Siskeudes.
“Pemberantasan korupsi dengan tangkap tangan, juga bisa dicegah sejak dini. Dalam pengelolaan dana, kalau pelaporannya belum terstandar, kemendagri sudah menyiapkan aplikasinya, programnya tidak rumit asal bisa baca tulis, bisa mengoperasionalkan. Dengan pengawasan keuangan yang kuat, maka dana betul-betul bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”,ujarnya. Usai memberikan sambutan dan tatap muka bersama masyarakat pulau, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar bersama Kapolda Sulbar, Brigjend Pol. Baharuddin Djafar, lakukan penanda tanganan MOU kesepakatan pengawalan Dana Desa sekaligus penyerahan bantuan kepada warga masyarakat sekitar

Read 51 times Last modified on Kamis, 02 November 2017 23:07
(0 votes)