11 Apr 2017

Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI, Slamet Sudarsono, "Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.

Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI, Slamet Sudarsono menyampaikan lima hal terkait musrenbang Provinsi Sulawesi Barat tersebut,  yaitu  mengenai perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program,  kerangka ekonomi makro dan skenario pembangunan tahun 2018, prioritas Pembangunan Nasional tahun 2018, kebijakan penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

 Slamet Sudarsono menyampaikan saat sambutannya di acara musrembang , dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan yaitu Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mamuju – Kaluku – Belang Belang – Pasang Kayu – Batas Sulawesi Tengah, Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Kaluku – Salubatu – Mambi – Tabone – Polewali merupakan proyek-proyek untuk mendukung konektivitas. Penyediaan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga di Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar untuk mendukung penyediaan perumahan layak di kawasan transmigrasi. Pembangunan Pasar Kecamatan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah tertinggal. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

“  Saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan.  Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Sulawesi Barat perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. “ imbuhnya

 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setya Budi mengungkapkan, pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta permasalahan di masing-masing daerah.

 

Teguh juga mengemukakan, demi tercapainya sasaran pembangunan yang direncanakan.  maka dibentuk  rumusan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018,  agar diselaraskan dengan sembilan agenda Nawa Cita Jokowi-JK berdasarkan tiga  dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019. Tiga dimensi tersebut adalah  pembangunan manusia,  pembangunan sektor unggulan,  pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah.

Selain dihadiri Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Teguh Setyabudi,   Deputi Bidang Polhukam Bappenas,  Slamet Sudarsono, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, Bupati Mamuju, Habsi Wahid, Bupati mateng, Aras Tammauni, Sekda Matra, Natsir, Sekda Mamasa, Benyamin, Asisten I Kabupaten Majene, Burhanuddin, anggota DPD RI Dapil Sulbar, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun, Ketua komisi IV DPRD Sulbar, Abd Rahim, sejumlah pimpinan OPD Sulbar lingkup Provinsi Sulbar dan kabupaten, dan undangan lainnya. Kegiatan ini digelar di Auditorium Kantor Gubernur Sulbar pada hari Senin, (10/4) 2017.

 

Read 188 times Last modified on Selasa, 11 April 2017 11:13
(0 votes)