11 Mar 2017

Sulawesi Barat

SULAWESI BARAT

Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Ibu kotanya ialah Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km². Suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%). Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara dan minyak bumi. Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas 5 (lima) Kabupaten memiliki jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk BPS pada tahun 2010 berjumlah 1.158.336 jiwa. Wilayah Povinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran Nasional dan Internasional memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi kedepan. Salah satu pelabuhan antar pulau yang aktif melayani/ menghubungkan pulau Kalimantan adalah Pelabuhan Fery Simboro Mamuju, Pelabuhan Rakyat Palipi Majene, Pelabuhan Rakyat Mamuju, Pelabuhan Samudra Belang-belang Bakengkeng Mamuju yang telah mulai dikembangkan dan beroperasi untuk kapal penumpang maupun barang seperti pengangkutan minyak CPO dan mangan, serta sejumlah Pelabuhan lain yang dikelola oleh perusahaan swasta nasional di Kabupaten Mamuju Utara.

Disamping itu Bandar Udara Tampapadang berjarak 27 km dari Kota Mamuju, sementara ini mempunyai landasan pacu 2.500 m x 80 m, kondisi ini menggambarkan bahwa bandara tersebut sudah dapat didarati pesawat komersil ukuran Boeing 737 200 yang berpenumpang hingga 150 orang. Untuk sementara ini, bandara Tampa Padang yang merupakan jembatan udara menghubungkan Makassar – Mamuju dan Mamuju – Balikpapan.

Kondisi topografi Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari laut dalam, daratan rendah, dataran tinggi dan pegunungan dengan tingkat kesuburan yang tinggi, disamping itu letaknya yang sangat strategis pada posisi silang segitiga emas Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah lewat pantai barat dengan jarak 445 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, 447 Km dari Palu Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan Selat Makassar/ Kalimantan Timur, memberikan potensi perencanaan pembangunan yang harus ditata dengan baik. Sehingga kekayaan yang terkandung di dalam alam Sulawesi Barat dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar.
Semangat "Sipamandar" inilah, sehingga sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Mandar yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan, namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok, kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polman. Pada masa penjajahan, wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah bagian dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang meliputi empat onder afdeling, yaitu Onder Afdeling Majene beribukota Majene,Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju,Onder Afdeling Polewali beribukota Polewali,Onder Afdeling Mamasa beribukota Mamasa. Onder Afdeling Majene, Mamuju dan Polewali yang terletak di sepanjang garis pantai barat pulau Sulawesi mencakup 7 wilayah kerajaan (Kesatuan Hukum Adat) yang dikenal dengan nama Pitu Baqbana Binanga (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai) yang meliputi : Balanipa di Onder Afdeling Polewali(dipimpin oleh Ambo Caca Daeng Magasing),Binuang di Onder Afdeling Polewali,Sendana di Onder Afdeling Majene, Banggae/Majene di Onder Afdeling Majene,Pamboang di Onder Afdeling Majene,Mamuju di Onder Afdeling Mamuju,Tappalang di Onder Afdeling Mamuju.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulawesi Selatan sebagaimana di atas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.

Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali Mamasa) resmi terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Provinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).ada pun gubernur pertama yakni Oentarto Sindung Mawardi,yang memimpin sejak tanggal 16 oktober 2004 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2005,kemudian di gantikan oleh Syamsul Arif Rivai sejak tanggal 21 Oktober 2005 sampai dengan 14 Desember 2006,kemudian di gantikan oleh H.Anwar Adnan Saleh sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan 14 Desember 2016 selama sepuluh tahun menjabat sebagai gubernur, setelah masa jabatannya selesai kemudian di gantikan oleh Sekretaris Daerah Ismail Zainuddin mulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, setelah itu di gantikan lagi pejabat Gubernur Irjen Pol Carlo Brix Tewu sampai hasil pemilihan gubernur di umumkan dan dilantik.

Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau ‘yang terlupakan’ di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting yaitu jaraknya yang cukup jauh dari ibukota provinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang bergunung gunung dengan sarana prasarana jalan yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar dan beberapa kelompok sub etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) pada awal tahun 1960an.

Sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999 – 2000, dan sempat menjadi ‘aikon nasional’ gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan ‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain sebagai daerah lintas gunung dan hutan untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya. Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah Sulawesi Barat masih dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh permasalahan permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki titik temu.
Berada pada jalur segitiga Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

~ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sulawesi Tengah
~ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
~ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
~ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kalimantan Timur.

Read 1597 times Last modified on Minggu, 26 Maret 2017 22:17
(0 votes)